Peraturan BI No. 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Data Sistem Pembayaran - JDIH BPK
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN DATA SISTEM PEMBAYARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan Bank Indonesia;
b. bahwa perluasan adopsi layanan ekonomi dan keuangan digital menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan respons kebijakan secara tepat dan terukur sejalan dengan inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia sehingga diperlukan infrastruktur data sistem pembayaran untuk memperkuat manajemen risiko industri sistem pembayaran dan integritas transaksi pembayaran, guna mewujudkan struktur industri sistem pembayaran yang berdaya tahan; c. bahwa infrastruktur data sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu didukung dengan pengaturan tata kelola dalam pemrosesan data termasuk pertukaran data sistem pembayaran; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan Data Sistem Pembayaran;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7180);
- Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2023
tentang
Pengembangan
dan
Penguatan
Sektor
Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGATURAN DATA SISTEM PEMBAYARAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 2. Data Sistem Pembayaran adalah semua data dan informasi terkait Sistem Pembayaran. 3. Data Pengguna Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Data Pengguna Jasa adalah Data Sistem Pembayaran yang berupa data tentang orang perseorangan dan korporasi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. 4. Bank Umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di Indonesia, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah. 5. Lembaga Selain Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU adalah badan usaha berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia selain Bank Umum. 6. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PSP adalah Bank Umum atau LSBU yang menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran. 7. Infrastruktur Data Sistem Pembayaran adalah infrastruktur data Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- Pihak Terhubung adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran untuk terhubung dengan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
- Subjek Data Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Subjek Data adalah orang perseorangan dan korporasi yang pada dirinya melekat Data Pengguna Jasa.
- Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- Self-Regulatory Organization di bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- Pengendali Data adalah setiap orang, Badan Publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa.
- Prosesor Data adalah setiap orang, Badan Publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa atas nama Pengendali Data.
Pasal 2 Pengaturan Data Sistem Pembayaran didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik dan profesional, yang dilakukan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.
Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk: a. menjadi acuan bagi Bank Indonesia, PSP, Pihak Terhubung, dan pihak lain dalam melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran; b. menjadi pedoman bagi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; c. menjadi pedoman bagi PSP dan pihak lain dalam penyelenggaraan keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan d. menjadi acuan dalam pembentukan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan industri terkait pengaturan Data Sistem Pembayaran dan/atau penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
BAB II KERANGKA PENGATURAN
Pasal 4
Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi:
a.
Bank Indonesia;
b.
PSP;
c.
Pihak Terhubung; dan
d.
pihak lain.
Pasal 5 (1) Bank Indonesia melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran. (2) Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Data Pengguna Jasa; dan b. data lain terkait penyelenggaraan Sistem Pembayaran. (3) Dalam melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang melakukan agregasi Data Sistem Pembayaran. (4) PSP, Pihak Terhubung, dan pihak lain melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Ruang lingkup Peraturan Bank Indonesia ini meliputi pengaturan mengenai: a. elemen Data Sistem Pembayaran; b. tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran; c. pertukaran Data Sistem Pembayaran; d. Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; e. koordinasi dan kerja sama; dan f. pelaporan, pengawasan, dan pemantauan.
BAB III ELEMEN DATA SISTEM PEMBAYARAN
Bagian Kesatu Sumber Data Sistem Pembayaran
Pasal 7 (1) Sumber Data Sistem Pembayaran dapat berasal dari: a. Bank Indonesia; b. PSP; dan c. pihak lain. (2) Mekanisme perolehan Data Sistem Pembayaran dari sumber Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan: a. Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; b. infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; c. penyampaian laporan kepada Bank Indonesia; dan d. mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Bank Indonesia berwenang meminta PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menyampaikan Data Sistem Pembayaran menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Berdasarkan permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSP dan pihak lain menyampaikan Data Sistem Pembayaran menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) PSP dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas kebenaran seluruh Data Sistem Pembayaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
Bagian Kedua Data Pengguna Jasa
Pasal 8 Data Pengguna Jasa meliputi: a. data orang perseorangan; dan b. data Korporasi.
Pasal 9
(1)
Bank Indonesia menetapkan klasifikasi Data Pengguna
Jasa meliputi:
a.
data publik;
b.
data privat; dan/atau
c.
data kontraktual.
(2)
Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian klasifikasi
Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan tertentu.
BAB IV TATA KELOLA PEMROSESAN DATA SISTEM PEMBAYARAN
Bagian Kesatu Cakupan Tata Kelola
Pasal 10 Kebijakan tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran diterapkan bagi: a. Bank Indonesia sebagai Pengendali Data; b. Bank Indonesia sebagai Badan Publik; dan c. PSP.
Pasal 11
(1)
Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tata kelola
pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh PSP.
(2)
Kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi aspek:
a.
legalitas dari pemrosesan Data Pengguna Jasa;
b.
mekanisme
pemberian
dan
penarikan
kembali
persetujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa yang
telah diberikan kepada Pengendali Data;
c.
standar kontrak;
d.
pelindungan hak Subjek Data; dan
e.
lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)
Bank Indonesia menetapkan tahapan pemberlakuan
penerapan aspek kebijakan tata kelola sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
termasuk
jangka
waktu
pemberlakuan aspek kebijakan tata kelola.
(4)
PSP wajib memastikan kepatuhan penerapan aspek
kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
oleh pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP.
(5)
Dalam hal Bank Indonesia tidak menetapkan kebijakan
tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP
menetapkan kebijakan tata kelola pemrosesan Data
Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis dan
mikro yang diterbitkan oleh SRO.
(6)
Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tata kelola
pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh
Pihak Terhubung dan/atau pihak lain.
Pasal 12
(1)
Pengendali
Data
memastikan
pemenuhan
dasar
pemrosesan Data Pengguna Jasa.
(2)
Dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
pelaksanaan kepentingan umum (public task);
b.
pemenuhan kewajiban hukum (legal obligation);
c.
pelindungan kepentingan vital (vital interest);
d.
pemenuhan kepentingan yang sah (legitimate interest);
e.
persetujuan (consent) dari Subjek Data; dan/atau
f.
pelaksanaan perjanjian (contract).
Pasal 13 Ketentuan mengenai kebijakan tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Kedua Subjek Data
Pasal 14
Subjek Data memiliki hak dalam pemrosesan Data Pengguna
Jasa untuk:
a.
mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar
kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan
Data Pengguna Jasa, serta akuntabilitas pihak yang
meminta Data Pengguna Jasa terkait Subjek Data
dimaksud;
b.
menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pengguna
Jasa tentang dirinya yang telah diberikan kepada
Pengendali Data;
c.
mengajukan
keberatan
atas
tindakan
pengambilan
keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan Data
Pengguna Jasa secara otomatis, yang menimbulkan akibat
hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data; dan
d.
menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran
pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15 (1) Bank Indonesia dapat menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan dari Subjek Data terkait pemrosesan Data Pengguna Jasa. (2) Dalam hal Bank Indonesia tidak menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan oleh SRO.
Bagian Ketiga Pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia sebagai Pengendali Data
Pasal 16 (1) Bank Indonesia sebagai Pengendali Data menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa. (2) Bank Indonesia sebagai Pengendali Data bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pengguna Jasa yang dilakukan Bank Indonesia. (3) Dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa, Bank Indonesia melakukan pemberitahuan privasi (privacy notice) kepada Subjek Data.
Pasal 17 (1) Kewajiban Pengendali Data sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dikecualikan dalam kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dikecualikan dalam kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi hak Subjek Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk Subjek Data berupa Korporasi. (4) Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, dikecualikan bagi Bank Indonesia dalam kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas pemrosesan Data Sistem Pembayaran setelah Data Sistem Pembayaran ditransfer kepada pihak lain yang menerima dan memanfaatkan Data Sistem Pembayaran.
(6) Pihak lain yang menerima dan memanfaatkan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab atas pemrosesan Data Sistem Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1)
Bank Indonesia menetapkan pendekatan pemrosesan Data
Pengguna Jasa dengan mempertimbangkan:
a.
kepemilikan Data Pengguna Jasa;
b.
pengendalian Data Pengguna Jasa; dan
c.
aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)
Pendekatan pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.
pendekatan Pengendali Data terpisah; dan
b.
pendekatan Pengendali Data bersama (joint controller).
(3)
Pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia
dilakukan dengan pendekatan Pengendali Data terpisah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(4)
Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain sebagai
Prosesor Data untuk dan atas nama Bank Indonesia sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(5)
Bank Indonesia bertanggung jawab atas pemrosesan Data
Pengguna Jasa oleh pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sepanjang pemrosesan Data Pengguna Jasa
dilakukan sesuai perintah dan tujuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 19 Ketentuan mengenai pemrosesan Data Pengguna Jasa diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Keempat Pemrosesan Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia sebagai Badan Publik
Pasal 20 (1) Bank Indonesia sebagai Badan Publik melakukan pengelolaan informasi terkait pemrosesan Data Sistem Pembayaran. (2) Dalam melakukan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik di bidang Sistem Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. (3) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan jenis informasi publik yang dikelola Bank Indonesia sebagai Badan Publik. (4) Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai keterbukaan informasi publik.
Bagian Kelima
Mekanisme dan Tahapan Pemrosesan Data Pengguna Jasa
Pasal 21
(1)
Pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Pengendali Data
dilakukan
sesuai
dengan
tujuan
pemrosesan
Data
Pengguna Jasa.
(2)
Pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) oleh Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan
tujuan
pemrosesan
Data
Pengguna
Jasa
dalam
pelaksanaan
tugas
Bank
Indonesia
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Mekanisme pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan:
a.
secara elektronik dan/atau nonelektronik; dan
b.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 22
(1)
Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa meliputi:
a.
perolehan;
b.
penanganan; dan
c.
pemanfaatan.
(2)
Tahapan
pemrosesan
Data
Pengguna
Jasa
berupa
perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan melalui kegiatan:
a.
pemerolehan; dan
b.
pengumpulan.
(3)
Tahapan
pemrosesan
Data
Pengguna
Jasa
berupa
penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan melalui kegiatan:
a.
pengolahan dan penganalisisan;
b.
penyimpanan;
c.
perbaikan dan pembaruan; dan
d.
penghapusan atau pemusnahan.
(4)
Tahapan
pemrosesan
Data
Pengguna
Jasa
berupa
pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan melalui kegiatan:
a.
penampilan;
b.
pengumuman;
c.
transfer;
d.
penyebarluasan; dan
e.
pengungkapan.
Pasal 23 Ketentuan mengenai mekanisme dan tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Keenam
Pengelolaan Fraud
Pasal 24 (1) Bank Indonesia menetapkan jenis fraud dalam Sistem Pembayaran untuk memastikan integritas transaksi pembayaran.
(2)
Jenis fraud dalam Sistem Pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
transaksi pembayaran yang tidak sah (unauthorised
payment transactions);
b.
manipulasi
terhadap
pihak
pembayar
untuk
melakukan transaksi pembayaran (manipulation of
payers to issue payment);
c.
fraud yang menyasar PSP melalui penyalahgunaan
Data Pengguna Jasa atau Sistem Pembayaran (fraud
related to the PSP through customer data or payment
systems); dan
d.
fraud yang berkaitan dengan produk lainnya yang
diselenggarakan oleh PSP (fraud related to other PSP’s
products).
(3)
PSP menetapkan suatu perbuatan merupakan fraud
berdasarkan jenis fraud sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)
Penetapan fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilengkapi dengan penetapan pelaku fraud.
(5)
Dalam menetapkan suatu perbuatan merupakan fraud
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3),
PSP
mempertimbangkan aspek:
a.
tipologi fraud; dan
b.
kerugian yang ditimbulkan.
Pasal 25
(1)
Dalam pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran, PSP
wajib:
a.
menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan
fraud dalam Sistem Pembayaran; dan
b.
menerapkan manajemen risiko untuk memastikan
pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran.
(2)
Kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.
pencegahan;
b.
deteksi;
c.
investigasi dan pelaporan;
d.
pemantauan dan evaluasi; dan
e.
edukasi.
(3)
Manajemen risiko untuk memastikan pengelolaan fraud
dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a.
pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris
atau yang setara;
b.
ketersediaan kebijakan dan prosedur; dan
c.
kecukupan struktur organisasi dan akuntabilitas.
Pasal 26
Dalam pengelolaan fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, PSP juga melakukan pengelolaan terhadap:
a.
transaksi
keuangan
terkait
anti
pencucian
uang,
pencegahan
pendanaan
terorisme,
dan
pencegahan
pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
b.
transaksi lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 27 Ketentuan mengenai pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Ketujuh
Penilaian Dampak Pemrosesan Data Pengguna Jasa
Pasal 28
(1)
Dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa, PSP
dan Pihak Terhubung wajib melakukan penilaian dampak
pemrosesan Data Pengguna Jasa untuk:
a.
mengevaluasi potensi risiko yang timbul dari suatu
pemrosesan Data Pengguna Jasa; dan
b.
menentukan
upaya
atau
langkah
yang
harus
dilakukan
untuk
memitigasi
risiko,
termasuk
terhadap hak Subjek Data.
(2)
Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a.
deskripsi pemrosesan Data Pengguna Jasa;
b.
penilaian kebutuhan dan tujuan pemrosesan Data
Pengguna Jasa;
c.
penilaian risiko Data Pengguna Jasa; dan
d.
langkah mitigasi risiko Data Pengguna Jasa.
(3)
Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh PSP dan Pihak Terhubung sebelum
melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa.
(4)
Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait
kelayakan, kelanjutan, dan pengendalian risiko dari
kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa.
(5)
Ketentuan mengenai penilaian dampak pemrosesan Data
Pengguna Jasa diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur.
Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif
Pasal 29
(1)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 28 ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
denda;
c.
penghentian sementara, sebagian, atau seluruh
kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
d.
penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak
akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
dan/atau
e.
sanksi administratif lain.
(2)
Dalam
menentukan
pengenaan
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
mempertimbangkan:
a.
tingkat pelanggaran;
b.
potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan
usaha;
c.
pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau
d. aspek lain. (3) Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB V PERTUKARAN DATA SISTEM PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Cakupan Pertukaran Data Sistem Pembayaran
Pasal 30
(1)
Bank
Indonesia
berwenang
menetapkan
cakupan
pertukaran Data Sistem Pembayaran.
(2)
Cakupan
pertukaran
Data
Sistem
Pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan
Bank Indonesia; dan
b.
pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan
PSP.
(3)
Cakupan pertukaran Data Sistem Pembayaran yang
dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.
berdasarkan pihak:
1.
antara Bank Indonesia dengan PSP; dan
2.
antara Bank Indonesia dengan pihak lain; dan
b.
berdasarkan yurisdiksi:
1.
di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan
2.
lintas batas.
Bagian Kedua
Aktivitas Pertukaran Data Sistem Pembayaran
Pasal 31
Aktivitas pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf a untuk Data Pengguna Jasa meliputi:
a.
pemerolehan;
b.
pengumpulan;
c.
perbaikan dan pembaruan;
d.
penampilan;
e.
pengumuman;
f.
transfer;
g.
penyebarluasan; dan
h.
pengungkapan.
Pasal 32 Pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan: a. melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; atau b. tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
Bagian Ketiga Pertukaran Data Sistem Pembayaran melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran
Pasal 33 (1) Pertukaran Data Sistem Pembayaran melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus memenuhi persyaratan minimum yang terdiri atas: a. terdapat dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Sistem Pembayaran; dan b. memiliki narahubung. (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan lain selain persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Keempat Pertukaran Data Sistem Pembayaran Tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran
Pasal 34
(1)
Pertukaran Data Sistem Pembayaran tidak melalui
Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mencakup:
a.
Data Sistem Pembayaran yang tidak terstandardisasi;
dan
b.
data terkait lain.
(2)
Klasifikasi terhadap Data Pengguna Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diterapkan dalam
pertukaran Data Sistem Pembayaran tidak melalui
Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 35 (1) Dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, PSP wajib memenuhi standar minimum kontraktual yang paling sedikit meliputi: a. ruang lingkup dan tujuan pertukaran Data Sistem Pembayaran; b. kewajiban pihak yang mengirim Data Sistem Pembayaran; c. kewajiban pihak yang menerima Data Sistem Pembayaran; d. pilihan hukum atau penyelesaian sengketa; e. pengakhiran kontrak; f. tata cara perubahan kontrak; g. tata cara transfer Data Sistem Pembayaran; dan h. hak dan upaya hukum Subjek Data. (2) Selain pemenuhan persyaratan standar minimum kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP wajib menunjuk narahubung.
Bagian Kelima Dokumen yang Mendasari (Underlying) Pertukaran Data Sistem Pembayaran
Pasal 36
(1)
Pertukaran
Data
Sistem
Pembayaran
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dilakukan
menggunakan dokumen yang mendasari (underlying)
pertukaran Data Sistem Pembayaran.
(2)
Dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data
Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
nota kesepahaman;
b.
perjanjian keterhubungan pada Infrastruktur Data
Sistem Pembayaran;
c.
perjanjian kerja sama; dan/atau
d.
dokumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 37
(1)
Dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a angka 2, dapat
dilakukan pembentukan joint task force oleh 2 (dua) pihak
atau lebih.
(2)
Joint task force sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas paling sedikit:
a.
melakukan koordinasi dalam pertukaran Data Sistem
Pembayaran;
b.
memastikan keamanan Data Sistem Pembayaran; dan
c.
memastikan
kepatuhan
terhadap
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3)
Joint task force sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki pedoman kerja yang paling sedikit memuat:
a.
tata cara dan mekanisme koordinasi; dan
b.
pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing
pihak,
dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran.
Bagian Keenam Sektor Khusus
Pasal 38
(1)
Pertukaran
Data
Sistem
Pembayaran
berupa
Data
Pengguna Jasa untuk sektor khusus meliputi:
a.
perpajakan;
b.
penegakan hukum; dan
c.
sektor khusus lain yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pertukaran
Data
Sistem
Pembayaran
berupa
Data
Pengguna
Jasa
untuk
sektor
khusus
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a.
pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing
pihak;
b.
prinsip
kerahasiaan,
keamanan
data,
dan
pelindungan data pribadi; dan
c.
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan penggunaan dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dikecualikan bagi pertukaran Data Pengguna Jasa untuk sektor khusus sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Ketujuh Sanksi Administratif
Pasal 39
(1)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
denda;
c.
penghentian sementara, sebagian, atau seluruh
kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
d.
penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak
akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
dan/atau
e.
sanksi administratif lain.
(2)
Dalam
menentukan
pengenaan
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
mempertimbangkan:
a.
tingkat pelanggaran;
b.
potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan
usaha;
c.
pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau
d.
aspek lain.
(3)
Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
laman resmi Bank Indonesia.
(4)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
pengenaan
sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Pasal 40 Ketentuan mengenai pertukaran Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
BAB VI INFRASTRUKTUR DATA SISTEM PEMBAYARAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 41 (1) Bank Indonesia menetapkan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran. (2) Bank Indonesia bertindak sebagai penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran. (3) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain sebagai penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran untuk dan atas nama Bank Indonesia.
Pasal 42 (1) Infrastruktur Data Sistem Pembayaran digunakan untuk: a. mengidentifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik; b. mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi pembayaran dari pengguna jasa; c. melakukan pertukaran Data Sistem Pembayaran; d. menyimpan Data Sistem Pembayaran untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan e. layanan penyediaan Data Sistem Pembayaran lain. (2) Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dapat terhubung dengan: a. infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan/atau b. infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menetapkan ketentuan dan prosedur meliputi: a. jenis Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; b. penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; c. cakupan dan klasifikasi Data Pengguna Jasa; d. pemrosesan dan tujuan pemrosesan Data Sistem Pembayaran; e. cakupan hak dan kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia; f. Pihak Terhubung; g. mekanisme pertukaran Data Sistem Pembayaran; h. keterhubungan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; i. akses Data Sistem Pembayaran; dan j. aspek penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran lain.
Pasal 43 Ketentuan mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Kedua Keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran
Paragraf 1 Pemberian Hak Akses
Pasal 44 (1) Dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bank Indonesia memberikan hak akses kepada Pihak Terhubung. (2) Pihak yang dapat menjadi Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
Bank Indonesia;
b.
PSP; dan
c.
pihak lain.
(3)
Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk kegiatan:
a.
mengelola Data Sistem Pembayaran;
b.
menyediakan Data Sistem Pembayaran;
c.
menggunakan Data Sistem Pembayaran; dan/atau
d.
lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4)
Pemberian
hak
akses
kepada
Pihak
Terhubung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan dokumen yang mendasari (underlying)
pertukaran
Data
Sistem
Pembayaran
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36.
Paragraf 2 Permohonan sebagai Pihak Terhubung
Pasal 45
(1)
Setiap pihak yang mengajukan permohonan sebagai Pihak
Terhubung harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia dan memperoleh persetujuan dari
Bank Indonesia.
(2)
Pemenuhan
persyaratan
dan
perolehan
persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi
Bank Indonesia sebagai Pihak Terhubung.
(3)
Persyaratan
sebagai
Pihak
Terhubung
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
a.
kelembagaan; dan
b.
lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4)
Persyaratan aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a meliputi:
a.
legalitas badan hukum;
b.
keuangan; dan
c.
kepengurusan.
(5)
Bentuk dan perincian dokumen persyaratan sebagai Pihak
Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta
perubahannya dipublikasikan melalui laman resmi Bank
Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
(6)
Bank
Indonesia
berwenang
meminta
calon
Pihak
Terhubung
untuk
menyampaikan
data,
informasi,
dan/atau dokumen tambahan terkait permohonan sebagai
Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 46 (1) Dalam keterhubungan dengan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, Pihak Terhubung wajib: a. menerapkan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, termasuk memiliki dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa; b. mematuhi standar keamanan serta tata kelola dan manajemen risiko;
c. memenuhi prinsip kepatuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan d. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung yang melakukan kegiatan menyediakan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b wajib: a. menyediakan Data Sistem Pembayaran berdasarkan cakupan data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. membuka akses Data Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia; dan c. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh Data Sistem Pembayaran yang disediakan. (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung yang melakukan kegiatan menggunakan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c wajib: a. memperhatikan klasifikasi Data Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. bertanggung jawab atas Data Sistem Pembayaran yang diterima dari Bank Indonesia; c. memastikan pemrosesan sesuai dengan ruang lingkup yang diperjanjikan; dan d. bertanggung jawab atas kendali pemrosesan dan tujuan pemrosesan Data Sistem Pembayaran yang diterima. (4) Kewajiban Pihak Terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikecualikan bagi Bank Indonesia sebagai Pihak Terhubung. (5) Bank Indonesia dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian pihak manapun yang timbul dan/atau akan timbul dari pemrosesan Data Sistem Pembayaran oleh Pihak Terhubung selain Bank Indonesia.
Paragraf 3 Layanan Identifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa Secara Unik
Pasal 47 (1) Dalam menyelenggarakan layanan identifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik, Bank Indonesia melakukan: a. pembentukan identifikasi unik calon pengguna jasa atau pengguna jasa; dan b. pengelolaan identifikasi unik calon pengguna jasa atau pengguna jasa. (2) Dalam penyelenggaraan layanan identifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib: a. menyediakan data calon pengguna jasa dan Data Pengguna Jasa kepada Bank Indonesia; dan b. melakukan pengelolaan identifikasi unik pengguna jasa.
Paragraf 4 Layanan Identifikasi dan Pengukuran Integritas Transaksi
Pasal 48 (1) Dalam menyelenggarakan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi dari pengguna jasa, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran. (2) Dalam penyelenggaraan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib menyampaikan Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); dan b. penetapan lain.
Pasal 49
(1)
Dalam mendukung penyelenggaraan layanan identifikasi
dan
pengukuran
integritas
transaksi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pihak Terhubung
berupa PSP wajib melakukan pengecekan integritas
transaksi pembayaran yang terindikasi fraud.
(2)
Dalam
melakukan
pengecekan
integritas
transaksi
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak
Terhubung berupa PSP melakukan tindakan:
a.
menunda melaksanakan pengkreditan; atau
b.
tidak melaksanakan transaksi pembayaran dalam
bentuk apapun dari dan ke rekening atau akun
penerima dana, termasuk tidak melakukan perintah
pengiriman dana keluar kecuali untuk pendebitan
biaya-biaya yang menjadi kewajiban pemilik rekening
atau penerima dana.
(3)
Pihak Terhubung berupa PSP wajib menginformasikan
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
pengguna jasa secara tertulis melalui surat dan/atau
sarana elektronik.
(4)
Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada pengguna jasa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
sejak
pengecekan
integritas
transaksi
pembayaran
dilakukan.
(5)
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
pengecekan integritas transaksi pembayaran.
(6)
Pihak Terhubung berupa PSP menatausahakan dokumen
hasil
pengecekan
integritas
transaksi
pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat informasi:
a.
identitas pengirim;
b.
identitas penerima;
c.
tanggal transaksi;
d.
nominal transaksi; dan
e.
alasan pengecekan integritas transaksi pembayaran.
(7)
Dalam hal tindakan telah dilakukan sampai dengan hari
kerja kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pihak
Terhubung berupa PSP wajib:
a.
melanjutkan transaksi pembayaran, jika pengguna
jasa yang transaksinya terindikasi fraud tidak
ditetapkan
melakukan
perbuatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); atau
b.
tidak
meneruskan
transaksi
pembayaran,
jika
pengguna jasa yang transaksinya terindikasi fraud
ditetapkan
melakukan
perbuatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
(8)
Pengecekan terhadap integritas transaksi pembayaran
yang terindikasi fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf
b dilakukan oleh Pihak Terhubung berupa PSP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
memperhatikan standar dan praktik terbaik.
Pasal 50 (1) Dalam penggunaan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib: a. melakukan pemantauan berkesinambungan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha dan/atau transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan b. melakukan penginian data, informasi, dan/atau dokumen transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (2) Pihak Terhubung berupa PSP bertanggung jawab atas status pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (3) Dalam menerapkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP menerapkan customer due diligence dan/atau enhanced due diligence sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan standar dan praktik terbaik.
Pasal 51
(1)
Pihak Terhubung berupa PSP wajib tidak meneruskan
transaksi pembayaran pengguna jasa yang tercantum
dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,
dengan memperhatikan status terkini Data Pengguna Jasa
terkait
integritas
transaksi
pembayaran
dalam
Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
(2)
Pihak Terhubung berupa PSP yang tidak meneruskan
transaksi pembayaran wajib menginformasikan kepada
pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit:
a.
alasan tidak meneruskan transaksi; dan
b.
tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pengguna
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
diteruskan transaksinya,
secara tertulis melalui surat dan/atau sarana elektronik.
(3)
Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada pengguna jasa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
sejak Pihak Terhubung berupa PSP tidak meneruskan
transaksi pembayaran.
(4)
Pihak Terhubung berupa PSP yang tidak meneruskan
transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menatausahakan dokumen paling sedikit meliputi
informasi:
a.
identitas pengirim;
b.
identitas penerima;
c.
tanggal transaksi;
d.
nominal transaksi; dan
e.
alasan tidak meneruskan transaksi.
Pasal 52 (1) Pengguna jasa dapat mengajukan keberatan atas tindakan Pihak Terhubung berupa PSP yang tidak meneruskan transaksi pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disertai dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pihak Terhubung berupa PSP. (2) Keberatan pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pihak Terhubung berupa PSP yang melakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3). (3) Berdasarkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak Terhubung berupa PSP menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen.
Pasal 53 (1) Bank Indonesia menetapkan masa retensi dan jangka waktu pencantuman Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran. (2) Pihak Terhubung berupa PSP wajib menerapkan masa retensi dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 5 Layanan Pertukaran Data Sistem Pembayaran
Pasal 54 (1) Dalam menyelenggarakan layanan pertukaran Data Sistem Pembayaran, Bank Indonesia memfasilitasi penyediaan dan penggunaan Data Sistem Pembayaran. (2) Dalam penyelenggaraan layanan pertukaran Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Terhubung berupa PSP wajib menyediakan dan menggunakan Data Sistem Pembayaran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Penyediaan dan penggunaan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Data Pengguna Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
Paragraf 6 Pengakhiran Hak Akses
Pasal 55 (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran hak akses Pihak Terhubung pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran. (2) Pengakhiran hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. permintaan Pihak Terhubung; b. tindak lanjut pengawasan dan/atau pemantauan; dan/atau c. pengenaan sanksi administratif. (3) Bank Indonesia melakukan pengakhiran hak akses Pihak Terhubung pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran setelah Pihak Terhubung menyelesaikan seluruh kewajiban atas hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran. (4) Bank Indonesia dapat mengumumkan pengakhiran hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.
Pasal 56 Ketentuan mengenai keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Ketiga Standardisasi Data Sistem Pembayaran dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran
Pasal 57 (1) Bank Indonesia menetapkan standardisasi Data Sistem Pembayaran dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran. (2) Pihak Terhubung berupa PSP wajib memenuhi standardisasi Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 58 Ketentuan mengenai standardisasi Data Sistem Pembayaran dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Keempat Penerapan Penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran
Pasal 59
(1)
Bank
Indonesia
menetapkan
penyelenggaraan
Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap.
(2)
Penetapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem
Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia, meliputi aspek:
a.
jadwal penyelenggaraan;
b.
ruang lingkup penyelenggaraan;
c.
mekanisme penerapan; dan
d.
lain.
(3)
Bank Indonesia dapat mewajibkan PSP untuk menjadi
Pihak Terhubung dalam penyelenggaraan Infrastruktur
Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4)
Pihak
Terhubung
wajib
mematuhi
penerapan
penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran
secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)
Penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem
Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.
kesiapan dan jenis layanan dalam Infrastruktur Data
Sistem Pembayaran;
b.
kesiapan infrastruktur pendukung;
c.
kesiapan Pihak Terhubung dan PSP; dan/atau
d.
aspek lain.
Pasal 60 Ketentuan mengenai penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Kelima Sanksi Administratif
Pasal 61 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (3), Pasal 49 ayat (7), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda; c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran; d. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau e. sanksi administratif lain.
(2)
Dalam
menentukan
pengenaan
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
mempertimbangkan:
a.
tingkat pelanggaran;
b.
potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan
usaha;
c.
pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau
d.
aspek lain.
(3)
Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
laman resmi Bank Indonesia.
(4)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
pengenaan
sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
BAB VII KOORDINASI DAN KERJA SAMA
Pasal 62 Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama mengenai Data Sistem Pembayaran dengan pihak eksternal, yang meliputi: a. penyelenggaraan; b. penerapan kepatuhan; c. pengembangan sistem; dan/atau d. koordinasi dan kerja sama lain. Pasal 63 Koordinasi dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dilakukan melalui forum koordinasi, nota kesepahaman, dan/atau perjanjian kerja sama.
BAB VIII PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PEMANTAUAN
Bagian Kesatu Pelaporan
Pasal 64
(1)
Bank Indonesia dapat meminta PSP dan Pihak Terhubung
untuk menyampaikan laporan mengenai implementasi
pengaturan Data Sistem Pembayaran.
(2)
Berdasarkan permintaan Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PSP dan Pihak Terhubung wajib
menyampaikan
laporan
mengenai
implementasi
pengaturan Data Sistem Pembayaran.
(3)
Selain permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank
Indonesia
dapat
meminta
pihak
lain
untuk
menyampaikan
laporan
mengenai
implementasi
pengaturan Data Sistem Pembayaran.
(4)
Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tata cara dan
mekanisme penyampaian laporan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.
Pasal 65 Ketentuan mengenai penyampaian laporan implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Kedua Pengawasan
Pasal 66 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap implementasi pengaturan Data Sistem Pembayaran. (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PSP. (3) Cakupan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan: a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan; b. tata kelola dan manajemen risiko; dan/atau c. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 67 Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bagian Ketiga Pemantauan
Pasal 68
(1)
Bank
Indonesia
melakukan
pemantauan
terhadap
penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
(2)
Objek pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu Pihak Terhubung.
(3)
Cakupan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi penerapan:
a.
kepatuhan
terhadap
ketentuan
penyelenggaraan
Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan
b.
aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 69 Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bagian Keempat Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemantauan
Pasal 70
(1)
Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 dan/atau hasil pemantauan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68, Bank Indonesia berwenang
melakukan tindak lanjut berupa:
a.
meminta pihak yang diawasi dan/atau dipantau
untuk:
1.
melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
2.
membatasi
kegiatan
atau
penyelenggaraan;
dan/atau
- menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh
kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
b.
menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh hak
akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
dan/atau
c.
tindak lanjut lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Dalam menentukan tindak lanjut pengawasan dan/atau
pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
Indonesia mempertimbangkan:
a. tingkat pelanggaran; b. potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha; c. pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau d. pertimbangan lain. (3) Bank Indonesia dapat mengumumkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi Bank Indonesia.
Pasal 71 Ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan pemantauan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Bagian Kelima Sanksi Administratif
Pasal 72
(1)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (2) dikenai sanksi administratif
berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
denda;
c.
penghentian sementara, sebagian, atau seluruh
kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
d.
penghentian sementara, sebagian, atau seluruh hak
akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
dan/atau
e.
sanksi administratif lain.
(2)
Dalam
menentukan
pengenaan
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
mempertimbangkan:
a.
tingkat pelanggaran;
b.
potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan
usaha;
c.
pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau
d.
aspek lain.
(3)
Bank Indonesia dapat mengumumkan pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
laman resmi Bank Indonesia.
(4)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
pengenaan
sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 73 (1) Penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan pertama kali pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, terhadap PSP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerapan layanan identifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan b. penerapan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dengan penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2). (3) Kewajiban terkait penerapan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan sesuai penetapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
Pasal 74
(1)
Bank
Indonesia
dapat
menugaskan
SRO
terkait
pengaturan
Data
Sistem
Pembayaran
dan/atau
penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
(2)
Penugasan Bank Indonesia kepada SRO sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a.
mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia;
b.
mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia;
dan
c.
menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang
Sistem Pembayaran yang bersifat teknis dan mikro,
berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
(3)
Kewenangan dan kewajiban SRO terkait pengaturan Data
Sistem
Pembayaran
dan/atau
penyelenggaraan
Infrastruktur Data Sistem Pembayaran ditetapkan oleh
Bank Indonesia.
Pasal 75
Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat
menetapkan kebijakan tertentu mengenai:
a.
pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
b.
pertukaran Data Sistem Pembayaran;
c.
cakupan dan kewajiban Pihak Terhubung; dan/atau
d.
penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran,
dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 76 (1) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) huruf a wajib disampaikan PSP kepada Bank
Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Bank Indonesia ini berlaku; dan
b.
penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
28
wajib
disampaikan PSP kepada Bank Indonesia paling
lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia
ini berlaku.
(2)
Bagi PSP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1), kebijakan pengelolaan fraud dalam
Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Bank
Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan
Bank Indonesia ini berlaku.
(3)
Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pengelolaan fraud
dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan/atau penilaian dampak pemrosesan
Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, PSP wajib menyampaikan perubahan kebijakan
pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran dan/atau
penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa kepada
Bank Indonesia, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
perubahan dilakukan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2026
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Œ
DESTRY DAMAYANTI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENGATURAN DATA SISTEM PEMBAYARAN
I. UMUM
Perluasan adopsi layanan ekonomi dan keuangan digital semakin
mengakselerasi transaksi sistem pembayaran seiring dengan derasnya arus
inovasi dan pergeseran demografi yang didominasi oleh generasi muda yang
cakap digital (digital savvy). Dinamika tersebut turut mengeskalasi
tantangan dan kompleksitas risiko antara lain risiko siber, fraud, dan risiko
lainnya yang berkaitan dengan integritas transaksi pembayaran. Kondisi
tersebut memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terukur, sejalan
dengan inisiatif utama yang telah dirumuskan dalam Blueprint Sistem
Pembayaran Indonesia 2030 melalui penyelenggaraan Infrastruktur Data
Sistem Pembayaran.
Penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran ditujukan
untuk memperkuat manajemen risiko industri Sistem Pembayaran dan
integritas transaksi pembayaran, guna mewujudkan struktur industri
Sistem Pembayaran yang berdaya tahan, dengan:
a.
mengidentifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik;
b.
mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi pembayaran dari
pengguna jasa;
c.
melakukan pertukaran Data Sistem Pembayaran;
d.
menyimpan Data Sistem Pembayaran untuk mendukung pelaksanaan
tugas Bank Indonesia; dan
e.
layanan penyediaan Data Sistem Pembayaran lain.
Penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran juga perlu
didukung oleh pengaturan tata kelola dalam pemrosesan data termasuk
pertukaran Data Sistem Pembayaran, dengan tetap memperhatikan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
antara
lain
ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.
Secara umum Peraturan Bank Indonesia ini mengatur materi muatan antara lain mengenai elemen Data Sistem Pembayaran, tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran, pertukaran Data Sistem Pembayaran, Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, koordinasi dan kerja sama, pelaporan, pengawasan, dan pemantauan, serta tahapan implementasi Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dan keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pihak lain antara lain kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Lihat penjelasan Pasal 4 huruf d. Ayat (2) Huruf a Data Sistem Pembayaran yang diperoleh dengan menggunakan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran antara lain Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran. Huruf b Data Sistem Pembayaran yang diperoleh dengan menggunakan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara lain data transaksi pembayaran lintas batas yang diproses melalui infrastruktur Sistem Pembayaran. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 8 Data Pengguna Jasa dapat dilengkapi dengan metadata Data Pengguna Jasa untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memudahkan pencarian, penggunaan, serta pengelolaan Data Pengguna Jasa.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “data publik” adalah Data Pengguna
Jasa yang diproses untuk pemenuhan kepentingan publik
dan kewajiban hukum antara lain Data Pengguna Jasa
pelaku fraud dan data sanction screening terkait anti
pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan
pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
dengan dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran
Data Pengguna Jasa berupa perjanjian keterhubungan pada
Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “data privat” adalah Data Pengguna
Jasa yang diproses untuk satu atau beberapa tujuan
tertentu dengan dokumen yang mendasari (underlying)
pertukaran
Data
Pengguna
Jasa
berupa
perjanjian
keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran
dan persetujuan (consent) Subjek Data.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “data kontraktual” adalah Data
Pengguna Jasa yang diproses untuk pemenuhan kewajiban
perjanjian tertentu dengan dokumen yang mendasari
(underlying) pertukaran Data Pengguna Jasa berupa nota
kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama.
Ayat (2)
Pertimbangan tertentu antara lain mendukung kebijakan
ekonomi dan keuangan nasional.
Pasal 10 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kebijakan tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran bagi Bank Indonesia sebagai Badan Publik antara lain kebijakan terkait pengawasan serta penyelenggaraan informasi publik. Huruf c Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pelindungan hak Subjek Data antara lain mekanisme tindak
lanjut keberatan terkait pemrosesan Data Pengguna Jasa
dalam bentuk koreksi data.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Hak Subjek Data didasarkan pada kepemilikan data oleh Subjek Data. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penarikan persetujuan tidak membatalkan hasil pemrosesan Data Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh Pengendali Data. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pemberitahuan privasi (privacy notice) dilakukan antara lain melalui laman resmi Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 17 Ayat (1) Penyelenggaraan tugas Bank Indonesia antara lain untuk kepentingan pengawasan moneter, Sistem Pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ayat (2) Lihat penjelasan ayat (1). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Lihat penjelasan ayat (1). Ayat (5) Yang dimaksud dengan “menerima dan memanfaatkan Data Sistem Pembayaran” adalah melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran antara lain pengolahan, penyimpanan, dan transfer Data Sistem Pembayaran. Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pendekatan Pengendali Data terpisah dimaksudkan agar
masing-masing Pengendali Data menentukan tujuan dan
melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa secara
sendiri-sendiri.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “informasi publik” adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan
negara
dan/atau
penyelenggara
dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Ayat (1)
Transaksi pembayaran antara lain transfer dana. Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b Manipulasi terhadap pihak pembayar untuk melakukan transaksi pembayaran (manipulation of payers to issue payment) antara lain manipulasi dalam melakukan transaksi pembayaran untuk memindahkan dana kepada rekening pelaku fraud.
Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penetapan pelaku fraud antara lain penetapan pengguna jasa sebagai pelaku fraud. Ayat (5) Huruf a Tipologi fraud antara lain penipuan mule account, skimming, dan social engineering atau authorized push payment fraud. Huruf b Kerugian yang ditimbulkan antara lain kerugian yang terkait dengan pemindahan dana dan/atau transaksi pembayaran.
Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran disusun dengan mengacu pada proses terjadinya fraud dengan memperhatikan karakteristik dari potensi fraud yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengelolaan fraud. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Deteksi dilakukan antara lain dalam rangka memastikan pemenuhan autentikasi pengguna jasa dalam melakukan transaksi pembayaran. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka melakukan tindak lanjut atas fraud.
Huruf e Edukasi dilakukan antara lain dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan kepedulian terhadap penerapan kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 26 Huruf a Transaksi keuangan terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal antara lain transaksi keuangan yang: a. menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; b. patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor; c. dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan d. diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Huruf b Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan peraturan perundang- undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Deskripsi pemrosesan Data Pengguna Jasa antara lain deskripsi mengenai kegiatan dan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 29 Ayat (1) Huruf a Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Sanksi administratif lain merupakan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia selain yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pertukaran Data Sistem Pembayaran yang dilakukan PSP tidak termasuk pertukaran Data Sistem Pembayaran yang melibatkan Bank Indonesia sebagai salah satu pihak. Ayat (3) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Pihak lain yang dapat melakukan pertukaran Data Sistem Pembayaran dengan Bank Indonesia antara lain kementerian, lembaga, dan/atau pihak lain yang mendukung kebijakan Bank Indonesia terkait inklusi keuangan. Huruf b Cukup jelas.
Pasal 31 Aktivitas pertukaran Data Sistem Pembayaran ditentukan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Sistem Pembayaran termasuk sarana yang digunakan dalam pertukaran.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Ayat (1) Huruf a Dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Sistem Pembayaran antara lain perjanjian keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, nota kesepahaman, dan/atau perjanjian kerja sama. Huruf b Yang dimaksud dengan “narahubung” adalah narahubung yang berkaitan dengan pertukaran Data Sistem Pembayaran. Contoh narahubung antara lain joint task force yang dibentuk dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran antara Bank Indonesia dengan pihak lain berupa kementerian dan lembaga. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “narahubung” adalah narahubung yang
berkaitan dengan pertukaran Data Sistem Pembayaran.
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Koordinasi dalam pertukaran Data Sistem Pembayaran dilakukan antara lain dalam rangka penyusunan metadata Data Sistem Pembayaran. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Lihat penjelasan Pasal 29.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Infrastruktur Data Sistem Pembayaran digunakan untuk
mengidentifikasi
dan
mengukur
integritas
transaksi
pembayaran dari pengguna jasa antara lain melalui:
a.
integrasi
Data
Pengguna
Jasa
terkait
integritas
transaksi
pembayaran
pada
pascatransaksi
(post
transaction)
dalam
rangka
penguatan
integritas
transaksi pembayaran;
b.
deteksi
fraud
pada
level
akun
dan
transaksi
pembayaran; dan
c.
analisis
transaksi
pada
transaksi
berjalan
(on
transaction)
untuk
mempelajari
pola
transaksi
pembayaran.
Huruf c
Infrastruktur Data Sistem Pembayaran digunakan untuk
melakukan pertukaran Data Sistem Pembayaran antara lain
melalui penyediaan Data Pengguna Jasa berupa riwayat
transaksi pembayaran (payment history) pengguna jasa.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Aspek
penyelenggaraan
Infrastruktur
Data
Sistem
Pembayaran lainnya antara lain jenis dan/atau cakupan
transaksi yang tidak diteruskan terkait dengan layanan
identifikasi
dan
pengukuran
integritas
transaksi
pembayaran.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Lihat penjelasan Pasal 4 huruf d. Ayat (3) Dalam menentukan peruntukan kegiatan dari hak akses, Bank Indonesia mempertimbangkan pihak yang melakukan kendali pemrosesan dan penetapan tujuan pemrosesan Data Sistem Pembayaran. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a
Legalitas badan hukum antara lain perizinan dari otoritas terkait. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Prinsip kepatuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
antara lain prinsip kepatuhan atas pemenuhan dokumen
yang mendasari (underlying) pertukaran Data Sistem
Pembayaran.
Huruf d
Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai
pelindungan
data
pribadi
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai
pencegahan
dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengelolaan identifikasi unik calon pengguna jasa atau
pengguna jasa antara lain penginian dan penyediaan
identifikasi unik calon pengguna jasa atau pengguna jasa
kepada Pihak Terhubung berupa PSP.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Melakukan pengelolaan identifikasi unik pengguna jasa
antara
lain
menatausahakan
identifikasi
unik
dan
menginformasikan identifikasi unik kepada pengguna jasa.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Ayat (1) Pengecekan terhadap integritas transaksi pembayaran yang terindikasi fraud antara lain pengecekan pengguna jasa atau pengecekan transaksi yang terindikasi fraud. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3) Informasi antara lain memuat alasan pengecekan integritas transaksi pembayaran. Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas. Ayat (6)
Cukup jelas. Ayat (7)
Cukup jelas. Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Pelaksanaan pemantauan dilakukan antara lain melalui penentuan kriteria transaksi yang perlu dianalisis lebih
lanjut dan pengecekan serta verifikasi termasuk false positive dan false negative. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain mekanisme persetujuan (consent) Subjek Data. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Ayat (1) Standardisasi Data Sistem Pembayaran antara lain standardisasi terhadap metadata Data Sistem Pembayaran, standardisasi pengisian pesan (message) mengacu pada International Organization for Standardization (ISO) 20022, dan standardisasi komunikasi (communication) sesuai application programming interface (API) standard. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Aspek ruang lingkup penyelenggaraan antara lain cakupan para pihak dan layanan yang disediakan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Aspek lain antara lain pemenuhan kewajiban Pihak Terhubung dan keterhubungan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Lihat penjelasan Pasal 29.
Pasal 62 Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pihak eksternal dapat dilaksanakan dalam lingkup nasional dan internasional. Huruf a Penyelenggaraan antara lain pengelolaan fraud. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Pasal 63 Cukup jelas.
Pasal 64 Ayat (1) Laporan disampaikan secara berkala dan sewaktu-waktu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Tata cara dan mekanisme penyampaian laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dituangkan antara lain dalam: a. ketentuan Bank Indonesia; dan/atau b. perjanjian keterhubungan bagi Pihak Terhubung selain PSP.
Pasal 65 Cukup jelas.
Pasal 66 Ayat (1) Pengawasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko dan kepatuhan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 67 Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan standar dan praktik terbaik.
Pasal 68 Cukup jelas.
Pasal 69 Pelaksanaan pemantauan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan standar dan praktik terbaik.
Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pertimbangan lain antara lain upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak yang diawasi dan/atau dipantau. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 71 Cukup jelas.
Pasal 72 Lihat penjelasan Pasal 29.
Pasal 73 Cukup jelas.
Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Penugasan Bank Indonesia kepada SRO untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia antara lain memberikan masukan dalam penyusunan ketentuan Bank
Indonesia dan menjadi bagian dari working group dalam penyusunan kebijakan. Huruf b Penugasan Bank Indonesia kepada SRO untuk mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia antara lain mendukung implementasi penerapan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 75 Berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional. Huruf a Kebijakan tertentu mengenai pemrosesan Data Sistem Pembayaran antara lain kebijakan mengenai hak Subjek Data. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kebijakan tertentu mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran antara lain kebijakan hak akses, persyaratan menjadi Pihak Terhubung, dan kewajiban Pihak Terhubung dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
Pasal 76 Cukup jelas.
Pasal 77 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan Bank Indonesia;
b. bahwa perluasan adopsi layanan ekonomi dan keuangan digital menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan respons kebijakan secara tepat dan terukur sejalan dengan inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia sehingga diperlukan infrastruktur data sistem pembayaran untuk memperkuat manajemen risiko industri sistem pembayaran dan integritas transaksi pembayaran, guna mewujudkan struktur industri sistem pembayaran yang berdaya tahan; c. bahwa infrastruktur data sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu didukung dengan pengaturan tata kelola dalam pemrosesan data termasuk pertukaran data sistem pembayaran; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
