Pasal 2

Penguasaan tertinggi keadaan darurat sipil untuk wilayah Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dilakukan oleh Presiden, yang dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
5. Menteri Negara Otonomi Daerah;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Jaksa Agung;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Kepala Staf Angkatan Darat;
10. Kepala Staf Angkatan Laut;
11. Kepala Staf Angkatan Udara.

PRESIDEN