Pasal 2

(1) Komite mempunyai tugas:

• merumuskan kebijakan dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur termasuk

menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan investasi swasta maupun kerjasama

antara Pemerintah dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur;

• mengkoordinasikan keterpaduan rencana dan program, serta memantau pelaksanaan

kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur;

• menetapkan upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan

pembangunan infrastruktur.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite dapat:

• mengundang prjabat tertentu lainnya lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan

dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Komite mengikutsertakan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten

dan atau Kota terkait.