Pasal 1

(1) Membentuk Komite Kebijakan Percepatan Pemabngunan Infrastruktur yang selanjutnya dalam

Keputusan Presiden ini disebut Komite dengan susunan sebagai berikut :

• Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;

• Wakil Ketua 1 : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

Wakil Ketua 2 : Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;

• Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Menteri Perindustrian dan perdagangan;

4. Menteri Pertanian;

5. Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan

Timur Indonesia;

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

• Sekretaris …

PRESIDEN

• Sekretaris : Deputi Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian Bidang

Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi, dan Pembangunan

Infrastruktur;

• Wakil Sekretaris 1 : Sekretartis Jenderal Deparrtemen Keuangan;

Wakil Sekretaris 2 : Sekretartis Jenderal Deparrtemen Permukiman dan Prasarana

Wilayah;

Wakil Sekretaris 3 : Sekretartis Jenderal Deparrtemen Perhubungan dan

Telekomunikasi;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Komite bertanggung jawab kepada Presiden.