Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, selanjutnya disebut Tim Pemberesan BPPN, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah 2 (dua) kali diperpanjang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2005, dinyatakan berakhir tugasnya dan dibubarkan.

Pasal 2

Dalam rangka pengakhiran tugas dan pembubaran Tim Pemberesan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Ketua Tim Pemberesan BPPN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden.

Pasal 3

(1) Dengan berakhirnya tug as dan dibubarkannya Tim Pemberesan

BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 : a.tugas Tim Pemberesan BPPN yang belum terselesaikan, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan; b.kekayaan negara yang terkait dengan sita eksekusi Hak Tanggungan dan sita eksekusi lainnya, penanganannya dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

pula :

  • penyelesaian program penjaminan yang sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini diserahkan penyelesaiannya kepada Tim Pemberesan BPPN;
  • penanganan dan penyelesaian transaksi Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) terhadap Pemegang Sa ham yang telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang dan/atau Perjanjian Penyelesaian Sementara Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang, dan telah:
  1. melakukan sebagian pembayaran atas kewajibannya kepada BPPN sebelum BPPN berakhir tugasnya dan dibubarkan; atau
  2. menyampaikan rencana penyelesaian kewajibannya kepada Tim Pemberesan BPPN.
  • Penanganan dan penyelesaian transaksi PKPS terhadap pemegang saham yang telah menyampaikan rencana penyelesaian kewajibannya kepada Menteri Keuangan sesudah tanggal 27 Desember 2005.

(3) Penanganan dan penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Menteri Keuangan berwenang:

  • melakukan upaya damai dalam rangka percepatan pengembalian uang Negara;
  • melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan penilaian Menteri Keuangan dapat dibayar;
  • menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan administrasi aset Tim Pemberesen BPPN meliputi penetapan jumlah hak tagih, penerbitan surat keterangan lunas, dan pelepasan dokumen aset serta pekerjaan lainnya yang berkaitan

dengan pekerjaan administrasi aset.

  • memanggil serta meminta keterangan dan dokumen-dokumen dari mantan Ketua, Wakil Ketua, pejabat dan semua mantan pegawai BPPN, dan mantan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Koordinator Pelaksana, dan seluruh anggota Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pemberesan BPPN serta mantan pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3);
  • melaksanakan dan melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan/atau pihak lain yang dianggap perlu;
  • meminta informasi, kajian dan bantuan dari tenaga ahli, pakar dan praktisi di bidang yang diperlukan, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

(2) Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 5

Dengan pengakhiran dan pembubaran Tim Pemberesan BPPN, mantan Ketua, Wakil Ketua, pejabat BPPN lainnya dan seluruh. mantan pegawai BPPN, dan man tan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Koordinator Pelaksana, dan seluruh anggota Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pemberesan BPPN serta mantan pejabat dan pegawai UP3, wajib memberikan segala bantuan dan/atau keterangan yang diperlukan dalam rangka penerusan tugas Tim Pemberesan BPPN.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Menteri Keuangan melaporkan secara berkala pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Presiden.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 27 Desember 2005.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2006

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG
  • bahwa Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah 2 (dua) kali diperpanjang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 berakhir masa tugasnya pada tanggal 27 Desember 2005;
    • bahwa dalam rangka penyelesaian tugas-tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang belum dapat terselesaikan, dipandang perlu mengatur tindak lanjut penanganannya;
    • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan penyehatan Perbankan Nasional;
  4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah 2 (dua) kali diperpanjang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2005;

Referensi Silang (4)
PP 6/2006 — PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
KEPPRES 16/2004 — PEMBENTUKAN TIM PEMBERESAN
KEPPRES 5/2005 — PERPANJANGAN KEDUA KALI MASA TUGAS
KEPPRES 15/2004 — PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN