Pasal 19

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah

Non Departemen dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Gubernur dilaporkan kepada Presiden

melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada instansi terkait.

(3) Bupati/Walikota melaporkan hasil pengawasan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah.