Pasal 16

(2) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

melalui :

• pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan

Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

• penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif

maupun represif atas masalah yang disampaikan.

(2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat

yang berwenang dan atau instansi yang terkait.

(3) Masyarakat berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadukan

kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).