Pasal 5

(1) Keputusan pemberian dan penentuan jangka waktu fasilitas

perpajakan berdasarkan Keputusan Presiden ini, bagi

perusahaan-perusahaan PMA/PMDN ditetapkan oleh

Meninves/Kepala BKPM, sedangkan bagi perusahaan Non

PMA/PMDN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Keputusan pemberian dan penentuan jangka waktu fasilitas

perpajakan sebagaiman tersebut pada ayat (1), ditetapkan

berdasarkan pertimbangan dari Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas

Perpajakan Dibidang Usaha Industri Tertentu.

(3) Pelaksanaan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pelaksanaan lebih lanjut berkaitan dengan hal-hal terknis

administratif dibidang perpajakan sehubungan dengan pemberian

fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996,

dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.