Pasal 4

(1) Batas waktu pembangunan proyek untuk bidang usaha tertentu yang

dapat memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana yang dimaksud

pada Pasal 1, adalah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah

diperoleh surat persetujuan penanaman modal atau persetujuan

prinsip dari instansi yang berwenang.

(2) Jangka waktu fasilitas yang diperoleh sebagai hasil penjumlahan

fasilitas dasar pada Pasal 2 dengan fasilitas tambahan pada Pasal 3

dimulai sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya.

(3) Apabila ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Apabila perusahaan dapat menyelesaikan pembangunan proyeknya

dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun, maka penghematan

waktu tersebut dapat ditambahkan kepada jumlah jangka waktu yang

diperoleh dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3.

(4) Apabila penyelesaian pembangunan proyek melampaui jangka waktu

5 (lima) tahun, maka kelebihan jangka waktu tersebut dikurangkan

terhadap jumlah jangka waktu yang diperoleh dari ketentuan pasal 2

dan pasal 3.