Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PENYESUAIAN GAJI POKOK

Pasal 1

(1) Gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut golongan ruang dan masa kerja

golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997,

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang

dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

(2) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana

tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

(1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan surat

keputusan Menteri Pertahanan/ Panglima Tentara Nasional Indonesia/Kepala Staf Angkatan dalam

lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan surat keputusan dapat mendelegasikan

wewenangnya kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan,

ASPERS KASUM TNI, dan ASPERS Kepala Staf Angkatan.

PRESIDEN

Pasal 3 …

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan

Menteri Pertahanan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya

masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak

tanggal 1 Januari 2001.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2001

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji

Anggota Tentara Nasional Indonesia, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok

Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001;

MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000

tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

  1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat

Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas

Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai

Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1616);

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3369);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi

dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3006);

  1. Peraturan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3402);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4093);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
Referensi Silang (7)
UU 19/1958 — PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.26 TAHUN 1957
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU 2/1988 — PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
PP 7/1997 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997...
PP 24/1973 — Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1973 tentang...
PP 6/1990 — Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990...