Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA INDUSTRI- INDUSTRI STRATEGIS DAN INDUSTRI PERTAHANAN KEAMANAN

(1) Dewan Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis Hankam yang untuk selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut "Dewan Pembina Industri Strategis" adalah suatu badan koordinasi antar Departemen yang bertugas pokok untuk melaksanakan pembinaan dan pengelolaan industri-industri yang bersifat strategis secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna. (2) Yang dimaksud dengan Industri-industri yang bersifat strategis dalam Keputusan PRESIDEN ini ialah :

1. Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel;
2. Perusahaan Perseroan PT. Industri Telekomunikasi INDONESIA;
3. Perusahaan Perseroan PT. Nurtanio;
4. Perusahaan Perseroan PT. PAL INDONESIA;

(3) Sebelum Badan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terbentuk, maka tugas pembinaan dan pengelolaan sehari-hari dari Dewan Pembina Industri Strategis dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPPT menunjuk pejabat untuk menjadi Sekretaris Dewan Pembina Industri Startegis.

Dewan Pembina Industri Strategis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pembina Industri Strategis dibebankan kepada Anggaran BPPT.

Dengan ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO