Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1986 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1983 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA INDUSTRI-INDUSTRI STRATEGIS DAN INDUSTRI PERTAHANAN KEAMANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1984

1. Menambah ketentuan-ketentuan baru pada Pasal 4 Keputusan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 6 Tahun 1984 menjadi ayat (3) dan ayat (4) baru yang berbunyi sebagai berikut :

"(3) Untuk kelancaran tugas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPP Teknologi) guna melaksanakan tugas sehari-hari Dewan Pembina Industri Strategis dalam pembinaan dan pengelolaan industri-industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibentuk Sekretariat Dewan Pembina Industri Strategis, yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan, dilingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pembina Industri Strategis.

"(4) Sekretaris Dewan Pembina Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertanggung jawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Pembina Industri Strategis." 2. Menambah ketentuan-ketentuan baru menjadi Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 baru yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5 :

Sekretariat Dewan melaksanakan tugas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam merumuskan kebijaksanaan pengembangan jangka panjang dan dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan dari pembinaan dan pengelolaan industri-industri yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 6 Tahun 1984."

"Pasal 6 :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi:

a. mempersiapkan rancangan perumusan pola kebijaksanaan pengembangan Badan-badan Usaha Milik Negara bidang industri strategis;

b. memadukan penyusunan program yang diperlukan untuk dilaksanakan oleh Badan-badan Usaha Milik Negara bidang industri strategis;

c. memadukan pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Badan-badan Usaha Milik Negara bidang industri strategis secara berdayaguna dan berhasilguna;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pembina Industri Strategis;

e. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Dewan Pembina Industri Strategis."

"Pasal 7 :

(1) Sekretariat Dewan terdiri dari :

a. Biro Perencanaan;

b. Biro Ekonomi dan Keuangan;

c. Biro Pengendalian Program;

d. Biro Umum.

(2) Sekretaris Dewan Pembinaan Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan jabatan setingkat eselon I a;

(3) Biro-biro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang merupakan jabatan setingkat eselon II a;

(4) Perincian perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro- biro seba gaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Pembina Industri Strategis setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(5) Jika dianggap perlu Ketua Dewan Pembina Industri Strategis dapat menunjuk tenaga ahli di bidang industri strategis sebagai tenaga ahli yang diperbantukan pada Sekretariat Dewan."

Pasal II

Dengan penambahan ketentuan-ketentuan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Keputusan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 6 Tahun 1984 berturut- turut berubah menjadi Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal III

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO