Pasal 2

(1) Kepada para pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian

kendaraan perorangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku

bagi pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara yang sudah pernah memperoleh fasilitas kredit yang sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

diberikan bagi Hakim Ad-Hoc Mahkamah Agung.