Pasal 4

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),

masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat dari Kantor Menteri Negara Koordinator bidang yang bersangkutan.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok Kerja dapat

menentukan keanggotaan yang melibatkan instansi terkait.