Pasal 2

(1) Organisasi, administrasi, dan finansial pada Sekretariat

Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

dialihkan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur

oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.