Pasal 7

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurrrf b terdiri atas:

• Ketua Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
• Wakil Ketua I Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
• Wakil Ketua II : Makarim Wibisono.
• Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. e Wakil Staf Khusus Menteri Koordinator Sekretaris Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Hubungan Kelembagaan.
• Anggota 1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Deputi. . .

SK No 155713 A

PRESIDEN

1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

3. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;

4. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;

5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama;

6. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 1 1. Direlrtur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

9. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;

10. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;

11. Direktur

SK No 155714 A

PRESIDEN

,

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
2. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
5. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
6. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Telo:ologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Kepala Pusat PengembangErn Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
13. Jaksa. . . SK No 155715 A

PRESIDEN

1. Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan, Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden;
5. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Suparman Marzuki;
7. Ifdhal Kasim;
8. Rahayu Prabowo;
9. Beka Ulung Hapsara;
10. Choirul Anam;
11. Mustafa Abubakar;
12. Harkristuti Harkrisnowo;
13. As'ad Said Ali;
14. Kiki Syahnakri;
15. Zainal Arifin Mochtar;
16. Akhmad Muzakki;
17. Komaruddin Hidayat;
18. Zal<y Manuputi;
19. Pastor John Djonga; a5. Mugiyanto; dan
20. Amiruddin.