Pasal 2

(1) Bantuan yang diberikan dibatasi untuk keperluan yang bersifat

menutupi pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai

Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan

perubahan terhadap Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan

dalam Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana

Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun

Anggaran 2001.

(3) Bantuan diberikan kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota

tertentu yang mengalami kekurangan dana dari sumber-sumber yang

sah untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Non-Pegawai

sebagai akibat pengalihan P3D kepada Daerah.