Pasal 3

(1) Daerah yang dapat menerima Bantuan adalah

Propinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh jumlah penerimaan

pendapatan Daerah dari komponen Bagi Hasil dan Dana Alokasi

Umum lebih kecil dari pengeluaran untuk Belanja Pegawai dan

Belanja Non Pegawai setelah dilakukan pengalihan P3D Instansi

Vertikal ke Daerah yang bersangkutan.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk

keperluan:

• Gaji, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Tunjangan Jabatan

bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

• Gaji, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Tunjangan Jabatan

bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal Departemen yang

diserahkan/dialihkan kepada Daerah.

(3) Belanja …

PRESIDEN

(3) Belanja Non Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mencakup hanya :

• Belanja Non Pegawai Daerah yang dibiayai dari sumber Dana

Rutin Daerah Tahun Anggaran 2000 dalam komponen Subsidi

Belanja Urusan Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

• Belanja Non Pegawai Instansi Vertikal Departemen yang

diserahkan/dialihkan kepada Daerah.