Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat

APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang

ditetapkan dengan Undang-undang.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat

APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Bantuan Pengalihan P3D yang selanjutnya disebut Bantuan adalah

dana yang diberikan kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota

tertentu setelah dilakukan penyerahan P3D kenyataannya belum dapat

dibiayai sepenuhnya dari APBD.

1. Belanja Pegawai adalah gaji dan lain-lain belanja pegawai yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai

penggajian yang berlaku tidak termasuk didalamnya Uang

Representasi dan Tunjangan Anggota DPRD.

1. Belanja Non Pegawai adalah belanja barang, belanja pemeliharaan,

belanja perjalanan dinas yang besarnya ditetapkan sesuai dengan

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Presiden

Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

1. Tim Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000, yang selanjutnya

disebut Tim Keppres 157, adalah Tim Kerja Pusat Implementasi

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

1. Peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah adalah

peraturan perundang-undangan sebagai Petunjuk Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 2 …

PRESIDEN