Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 1

(1) Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 29

Tahun 2002, dirinci ke dalam sektor, subsektor dan program sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini.

(2) Rincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam

kegiatan untuk pengeluaran rutin dan ke dalam proyek untuk pengeluaran

pembangunan menurut masing-masing Departemen/Lembaga sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

(1) Pergeseran biaya dalam dan atau antar kegiatan serta antar program

dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 dan Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.

(2) Pergeseran jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program

dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.

Pasal 3

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini,

diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai

daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar ...

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan

Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2003

INDONESIA,

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

perlu dirinci lebih lanjut ke dalam sektor, subsektor, program, kegiatan untuk

pengeluaran rutin dan proyek untuk pengeluaran pembangunan

Departemen/Lembaga bersangkutan;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah

diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

  1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4249);

  1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4212);

Referensi Silang (3)
UU 29/2002 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
KEPPRES 42/2002 — PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN