Pasal 9

Organisasi, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan

setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara