PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN,

TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN

ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi

pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden

Nomor 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun

2000;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

1. Keputusan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri

Negara Koordinator, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 170 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI

NEGARA KOORDINATOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 2000.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun

2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20

seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

(1) Jumlah Deputi Menko sebanyak-banyaknya 7 (tujuh)

Deputi.

(2) Dalam …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam melaksanakan tugas, Deputi Menko dibantu oleh

sebanyak-banyaknya 5 (lima) Asisten Deputi.

(3) Masing-masing Asisten Deputi dapat dibantu oleh 3 (tiga)

Bidang, dan masing-masing Bidang dapat dibantu oleh 2

(dua) Subbidang.

(4) Dalam melaksanakan tugas, secara administratif Deputi

Menko dikoordinasikan oleh Setmenko."

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21

seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

(1) Menko dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 7 (tujuh)

Staf Ahli Menko.

(2) Staf Ahli Menko berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menko.

(3) Staf Ahli Menko mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Menko dapat menunjuk

seorang Staf Ahli sebagai koordinator Staf Ahli yang

dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh

Sekretariat Menko."

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II ttd Edy Sudibyo