Pasal 2

(1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Kewenangan ...

PRESIDEN

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

• pemberian ijin lokasi;

• penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;

• penyelesaian sengketa tanah garapan;

• penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan;

• penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian

tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;

• penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;

• pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;

• pemberian ijin membuka tanah;

• perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersifat lintas

Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi

yang bersangkutan.