Pasal 1

Dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional

yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Badan

Pertanahan Nasional melakukan langkah-langkah percepatan :

• penyusunan Rancangan Undang-undang Penyempurnaan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan

Rancangan Undang-undang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan

perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan.

• pembangunan sistim informasi dan manajemen pertanahan yang meliputi :

1. penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/ pemerintah/pemerintah

daerah di seluruh Indonesia;

1. penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran

tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang

dihubungkan dengan e-government, e-commerce dan e-payment;

1. pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan

menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk

menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas

tanah;

1. pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan

pemanfaatan tanah melalui sistim informasi geografi, dengan

mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi, dalam rangka

memelihara ketahanan pangan nasional.