Pasal 6

(1) Bupati/walikota melaksanakan pendataan penduduk bekas Propinsi Timor

Timur di daerahnya masing-masing.

(2) Hasil pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Propinsi masing-masing.