Pasal 4

(1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendataan

penduduk bekas Propinsi Timor Timur yang bertempat tinggal di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri

Dalam Negeri membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen

Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan

departemen/instansi terkait.