Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1999

ANGGARAN DASAR

DEWAN KOPERASI INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan seluruh rakyat

Indonesia, bangsa Indonesia telah memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

merdeka dan berdaulat berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang

bertujuan mencapai kesejahteraan hidup yang adil dan merata lahir dan batin.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Penjelasan Pasal

33 ditegaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dan bangun

perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Berdasarkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka gerakan koperasi

di Indonesia yang mulai dirintis sejak permulaan abad ke-20 telah memperoleh landasan

hukum yang kuat untuk mengembangkan diri serta dorongan bagi semangat gerakan

koperasi untuk bersatu dengan membentuk organisasi dengan nama Sentral Organisasi

Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) melalui Kongres I Koperasi di Tasikmalaya pada

tanggal 12 Juli 1947 yang sekarang ini menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Perjuangan selama hampir satu abad dengan menghadapi berbagai cobaan berupa

hambatan-hambatan, tuntutan-tuntutan dan tantangan-tantangan dari dalam maupun dari

luar telah menempatkan semangat juang gerakan koperasi dan memperkuat kesadaran

perlu untuk tetap bersatu yang memungkinkan gerakan koperasi tetap dapat bertahan dan

berkembang sampai sekarang ini tanpa kehilangan jati dirinya.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Gerakan koperasi menyadari bahwa tuntutan-tuntutan dan tantangan-tantangan

yang dihadapi akan makin besar dan rumit seirama dengan perubahan jaman yang hanya

dapat diatasi bilamana gerakan koperasi tetap bersatu serta membuat dirinya menjadi

kuat, efisien, dan produktif serta benar-benar berakar dalam masyarakat. Hanya dengan

cara itu gerakan koperasi dalam wadah DEKOPIN akan mencapai tujuannya untuk

mengembangkan kemampuan koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional yang kuat dan

mandiri serta menjadi penopang utama ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan

tata ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu disusun Anggaran Dewan Koperasi

Indonesia sebagai berikut: