Pasal 4

(1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Cimahi pada saat Keputusan

Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Bale

Bandung tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan

diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi.

(2) Perkara …

PRESIDEN

(2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun pada saat

Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan

Negeri Madiun tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan,

dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten

Madiun.

(3) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Teluk Dalam pada saat Keputusan

Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Gunung

Sitoli tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan

diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Teluk Dalam.

(4) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul pada saat

Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan

Negeri Tarutung tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan,

dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul.

(5) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Ampana pada saat Keputusan

Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Poso

tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan

diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Ampana.

(6) Perkara …

PRESIDEN

(6) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Meureudu pada saat Keputusan

Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Sigli

tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan

diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Meureudu.