Pasal 5

(1) Sebelum terbentuknya organisasi dan tata kerja yang baru di

lingkungan Mahkamah Agung, tugas, fungsi, dan kewenangan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata

Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,

Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,

Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tetap

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan

Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata

Usaha Negara sampai terbentuknya organisasi Mahkamah Agung

yang baru.

(2) Dalam…

PRESIDEN

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata

Usaha Negara menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan

Ketua Mahkamah Agung.