Pasal 8

(1) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf d terdiri atas:

• Menteri Pertanian;
• Menteri Kelautan dan Perikanan;
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
• Menteri Pekerjaan Umum;
• Menteri Keuangan;
• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
• Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
• Menteri Badan Usaha Milik Negara;
• Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
• Menteri Kehutanan;
• Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

1. Menteri Pertahanan;

• Menteri . . .

SK No263868A

PRESIDEN

• MenteriPerindustrian;
• MenteriPerhubungan;
• Menteri Komunikasi dan Digital;
• MenteriTlansmigrasi;
• Menteri Dalam Negeri;
• Jaksa Agung;
• Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
• Kepala Badan Pelalsana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
• Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
• Gubernur terkait; dan
• Bupati/Wali Kota terkait.

(2) Keanggotaan Tim Koordinasi yang berasal dari kepala

daerah sebagaimana dimaksud pada huruf v dan huruf w diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Koordinasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Tim

Koordinasi yang berasal dari kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf v dan huruf w diatur oleh Ketua Tim Koordinasi.