Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14A TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

A. Beberapa ketentuan dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 14 A Tahun 1980 diubah sebagai berikut : 1.a. Pada Pasal 19 ayat (1) huruf (d) ditambahkan ketentuan baru menjadi huruf (d) angka (2), yang berbunyi : "2, Dalam kontrak dicantumkan bahwa ; a) Pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah yang memperoleh pekerjaan pemborongan/ pembelian barang dengan kelonggaran 10% (sepuluh persen) harus melaksanakan sendiri pekerjaan pemborongan/pembelian tersebut dan dilarang menyerahkan pekerjaan pemborongan/pembelian barang tersebut kepada pihak lain ; b) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf ( a ) dilanggar, maka kontrak pekerjaan pemborongan/pembelian barang tersebut dibatalkan dan kontraktor/rekanan golongan ekonomi lemah yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah dari Daftar Rekanan

depkumham.go.id

Yang Mampu (DRM)" ; b. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d menjadi huruf d angka 1. 2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g, diubah sehingga menjadi berbunyi : "g, 1. Apabila dalam pelelangan untuk pemborongan/pembelian yang terpilih adalah pemborong/ rekanan yang tidak termasuk golongan ekonomi lemah, maka dalam surat perjanjian (kontrak) ditetapkan kewajiban pemborong/rekanan tersebut untuk : a) bekerjasama dengan pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah setempat, antara lain dengan sub Kontraktor atau leveransir barang, bahan dan jasa ; b) membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) untuk disampaikan kepada Pemimpin Proyek yang bersangkutan. 2, Apabila pemborong/rekanan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka disamping kontrak akan batal, pemborong/rekanan yang bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Rekanan yang Mampu (DRM)". 3. Ketentuan Pasal 19 ayat (10), diubah sehingga menjadi berbunyi "a. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pemimpin Proyek menggunakan daftar pemborong/ rekanan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) ; b. Sebelum adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Pemimpin Proyek menggunakan daftar pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah yang disusun olehnya berdasarkan hasil konsultasi dengan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II". 4. Ketentuan Pasal 19 ayat (13), diubah sehingga menjadi berbunyi : " Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (12) berlaku juga bagi : a. Pemerintah Daerah dalam hal pemborongan /pembelian dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) b. Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG atau berdasarkan UNDANG-UNDANG, baik dalam hal pemborongan/pembelian maupun dalam hal penjualan hasil produksinya atau barang niaga yang diperdagangkannya". 5. Ketentuan Pasal 19 ayat (14), diubah sehingga menjadi berbunyi : "Pimpinan Departemen/Lernbaga/Kantor/Satuan Kerja/ Proyek dan Pemerintah Daerah yang melakukan pemborongan/pembelian bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (12)". 6. Pada Pasal 19 ditambahkan ketentuan ayat baru menjadi ayat (15) yang berbunyi : "Pimpinan Badan Usaha Millk Negara yang melakukan pemborongan/pembelian serta penjualan hasil produksi atau barang niaga yang diperdagangkan bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (12)", 7. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), diubah sehingga menjadi berbunyi : "a. Semua pelelangan pekerjaan untuk pemborongan/ pembelian dengan nilai pelelangan di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai

depkumham.go.id

dengan Rp 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan di tempat Lokasi Kantor/Satuan Kerja/Proyek, atau di Ibukota Kabupaten/ Kotamadya ; b. Pengecualian terhadap ketentuan huruf a hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang MENETAPKAN tempat pelelangan setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II dan Pemimpin Proyek yang bersangkutan", 8. Ketentuan Pasal 20 ayat (3), diubah sehingga menjadi berbunyi : "a. Semua pelelangan pekerjaan untuk pemborongan/ pembelian dengan nilai pelelangan di atas Rp 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan di tempat lokasi Kantor/Satuan Kerja/ Proyek, di Ibukota Kabupaten/Kotamadya atau di Ibukota Propinsi yang bersangkutan ; b. Pengecualian terhadap ketentuan huruff a hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Team Pengendali Pengadaan yang MENETAPKAN tempat pelelangan setelah mendengar pertimbangan Menteri/Ketua Lembaga dan Gubernur/Kepala Daerah. Tingkat I yang bersangkutan", 9. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, 10.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga menjadli berbunyi : "Pelelangan terbatas adalah pelelangan yang dilakukan di antaraa semua calon pemborong/rekanan yang tercatat dalam "Daftar Rekanan yang Mampu (DRM)", yaitu yang lulus dalam prakualifikasi yang diadakan oleh Panitia Prakualifikasi. Pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah peserta pelelangan terbatas yang tercatat dalam "Daftar Rekanan yang Mampu (DRM)" juga harus tercatat dalam daftar pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8)” B. Beberapa Penjelasan Keputusan PRESIDEN Nomor 14 A Tahun 1980 diubah sebagai berikut :

1. Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, diubah sehingga menjadi berbunyi : "Angka 1 dan angka 2 Tujuan pemberian 10% (sepuluh persen) adalah dalam rangka mengembangkan kemampuan golongan ekonomi lemah. Apabila mereka yang telah memperoleh kelonggaran tersebut menyerahkan pekerjaannya kepada pihak lain, maka pemberian kelonggaran tersebut tidak mengenai sasaran. Oleh karena itu perlu ditetapkan sanksi terhadap mereka yang menyalahgunakan kelonggaran yang diberikan oleh Pemerintah".
2. Ditambahkan Penjelasan Pasal 79 ayat (1) huruf g yang berbunyi : "Angka 1 dan angka 2 Ketentuan bahwa pemborong/rekanan yang tidak termasuk lemah berkewajiban untuk bekerjasama dengan pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah setempat harus benar-benar terlaksana dalam rangka meningkatkan kemampuan pengusaha golongan ekonomi lemah. Untuk itu, Pemimpin Proyek berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan ini",
3. a. Pada Penjelasan Pasal 19 ayat (5) ditambahkan penjelasan

depkumham.go.id

baru,menjadi Penjelasan huruf b, yang berbunyi : (b), Dalam hal perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer atau Firma, maka lebih dari separo Pimpinan Perusahaan adalah pribumi. Dalam hal Perusahaan Perorangan, maka perorangan yang bersangkutan adalah pribumi"; b. Penjelasan ayat (5) lama menjadi huruf a. 4. a. Kata-kata pada Penjelasan Pasal 19 yang berbunyi : "Ayat (6) sampai dengan ayat (10) Cukup jelas". diubah sehingga menjadi berbunyi "Ayat (6) sampai dengan ayat (9) Cukup jelas", b. Pada Penjelasan Pasal 19 ditambahkan Penjelasan ayat (10) yang berbunyi : "Masing-masing Instansi dan Pemimpin Proyek di Daerah tidak menyusun daftar pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah secara sendiri-sendiri, melainkan menggunakan daftar pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (8), hanya apabila daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) belum ada, maka Pemimpin Proyek menggunakan daftar pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah yang disusunnya berdasarkan hasil konsultasi dengan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat lI", 5. a. Kata-kata pada Penjelasan Pasal 21 yang berbunyi . "Ayat (1) sampai dengan ayat (7) Cukup jelas", diubah sehingga menjadi berbunyi "Ayat (2) sampai dengan ayat (7) Cukup jelas". b. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) berbunyi : Dalam hal pelelangan terbatas, semua pemborong/rekanan yang tercatat dalam "Daftar Rekanan yang Mampu (DRM)" harus diundang untuk pelelangan sesuai dengan bidang kegiatan dan klasifikasi kemampuannya" 6. a. Kata-kata pada Penjelasan Pasal 23 yapg berbunyi : "Ayat (2), (3), dan ayat (4) Cukup jelas". diubah sehingga menjadi berbunyi : "Ayat (3) dan ayat (4) Cukup jelas", b. Penjelasan Pasal 23 ayat (2) berbunyi : "Dalam pengadaan tanah untuk keperIuan proyek, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II berkewajiban untuk menjaga agar : a. lokasi tanah yang diperuntukkarl bagi proyek pembangunan sesuai dengan rencana tataguna tanah Pemerintah Daerah ; b. harga tanah memadai dalam arti yang paling menguntungkan bagi negara dan harga tanah tersebut j uga serasi bagi proyek-proyek pembangunan di daerah yang bersangkutan".

C. Pada Lampiran I Keputusan PRESIDEN. Nomor 14 A Tahun 1980

depkumham.go.id

diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Pada angka I Ketentuan Umum a. Angka 1 huruf b, diubah sehingga menjadi berbunyi . "Pelelangan Umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan atau pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat mengikuti pelelangan tersebut dapat mengikutinya". b. Angka 1 huruf c, diubah sehingga menjadi berbunyi : "Pelelangan terbatas adalah pelelangan yang dilakukan di antara semua calon pemborong/rekanan yang tercatat dalam "Daftar Rekanan yang Mampu (DRM)", sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21, Dalam pelelangan ini Pemimpin Proyek/Kantor/Satuan Kerja/Instansi yang bersangkutan menyampaikan pengumuman tentang lelang tersebut kepada semua pemborong / rekanan dalam "Daftar Rekanan yang Mampu (DRM)", di bidang usaha bersangkutan", c. Angka 6 ayat (4) diubah, sehingga menjadi berbunyi ; "Pengecualian terhadap pelelangan di tempat lokasi Kantor/Satuan Ke rja/P roy ek ata u di Ibu kot a Kabupaten/Kotamadya hanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang MENETAPKAN tempat pelelangan setelah mende nga r p ertimba nga n Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Pemimpin Proyek yang bersangkutan", d. Angka 6 ayat (5) diubah sehingga menjadi berbunyi : “Pengecualian terhadap pelelangan di tempat lokasi/Kantor/Satuan Kerja/Proyek atau di Ibukota Propinsi hanya dilakukan dengan Keputusan Team Pengendali Pengadaan yang MENETAPKAN tempat pelelangan setelah mendengar pertimbangan Menteri/Ketua Lembaga dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan".
2. Pada angka II Pelelangan Umum a. Angka 3 Pengumuman dan Pemberian Penjelasan huruf c, diubah sehingga menjadi berbunyi "Penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pemborongan/pembelian, syarat-syarat peserta dan tatacara penilaian pelelangan yang disahkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/ Pemimpin Proyek dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para calon peserta/peminat pelelangan", b. Angka 5 Penetapan Calon Pemenang huruf a, diubah sehingga menjadi berbunyi : "Apabila harga dalam penawaran telah dianggap wajar, dan dalam batas ketentuan mengenai harga satuan (harga standar) yang telah ditetapkan, serta telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka Panitia MENETAPKAN 3 (tiga) peserta yang telah memasukkan penawaran yang paling menguntungkan bagi negara dalam arti . (1) penawaran secara teknis dapat dipertanggung jawabkan ; (2)perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggung jawabkan ;

depkumham.go.id

(3)penawaran tersebut adalah yang terendah di antara penawaran- penawaran yang memenuhi syarat-syarat tersebut pada angka (1) dan angka (2) ", c. Pada angka 7 Pengumuman Pemenang, ditambahkan ketentuan baru menjadi ketentuan huruf (d) yang berbunyi "Penunjukkan pemenang belum dapat dilakukan selama jawaban atas sanggahan tersebut belum diterima oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek". d. Pada angka 8 Penunjukkan Pemenang, diadakan penyempurnaan sebagai berikut : d.l. huruf (a) diubah, sehingga menjadi berbunyi . "a, Penunjukkan pemenang hanya dapat dilakukan setelah ternyata tidak ada sanggahan atau telah ada sanggahan yang sudah diterima oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek ; b. Berdasarkan ketentuan penetapan pelelangan sebagaimana diatur dalam Lampiran I ini, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek menunjuk pemenang pelelangan sebagai pelaksana pekerjaan/pelaksana penyerahan barang". d.2. huruf (i) diubah, sehingga menjadi berbunyi: "Untuk kontrak pemborongan/pembelian dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pemborong/rekanan yang bersangkutan sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan berupa Surat Jaminan Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek, maka jaminan penawaran pemborongan/rekanan yang bersangkutan segera dikembalikan', 3. Pada angka III Pelelangan Terbatas a. Angka 2 diubah, sehingga menjadi berbunyi : Pelelangan terbatas sebagaimana ditetapkan pada Pasal 21 diatur sebagai berikut : Pelelangan terbatas adalah pelelangan yang dilakukan di antara semua calon pemborong/rekanan yang tercatat dalam "Daftar Rekanan yang Mampu (DRM)" yaitu yang telah lulus dalam prakualifikasi yang diadakan oleh Panitia Prakua.lifikasi". b. Kata-kata pada angka 3 huruf (j), diubah sehingga menjadi berbunyi: "Syarat-syarat golongan pemborong/rekanan (kecakapan/keahliannya)". c. Kata-kata pada angka 4 huruf (i), diubah sehingga menjadi berbunyi: "Golongan pemborong/rekanan (golongan ekonomi lemah dan bukan golongan ekonomi lemah serta klasifikasi kemampuannya)", d. Kalimat pada angka 6, diubah sehingga menjadi berbunyi : pemborong/rekanan yang tercatat dalam “Daftar Rekanan yang

depkumham.go.id

Mampu (DRM)" menurut bidang usaha dan klasifikasi kemampuannya. Di antara pemborong/rekanann yang diundang sekurang-kurangnya ada 5 (lima) pemborong/rekanan yang menyampaikan penawaran dan diantaranya sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) penawaran yang sah", 4. Pada angka IV Penunjukkan Langsung diadakan perubahan sebagai berikut : a. Ditambahkan ketentuan baru menjadi angka 5 baru, yang berbunyi : "Untuk kontrak pemborongan/pembelian dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pemborong/rekanan yang ditunjuk dengan penunjukkan langsung berdasarkan ketentuan angka 3 dan angka 4, sebelum menandatangani surat perjanjian/kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan berupa Surat Jaminan Bank Pemerintah atau Bank/Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak". b. Ketentuan angka 5 lama menjadi angka 6.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Mei 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O

depkumham.go.id