PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1985 TENTANG

PENDIDIKAN DAN LATIHAN AHLI MULTI MEDIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan

tenaga-tenaga profesional dalam berbagai keahlian di bidang media, dipandang

perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 tentang

Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3390);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3859);

1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1985 TENTANG PENDIDIKAN DANMenetapkan :

LATIHAN AHLI MULTI MEDIA.

Pasal I …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 tentang

Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media, yang selanjutnya dalam

Keputusan Presiden ini disebut Diklat Ahli Multi Media adalah unit

pelaksana teknis pendidikan dan latihan dalam berbagai keahlian di bidang

media yang dikembangkan dalam program diploma yang berada di

lingkungan Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dan berlokasi

di Yogyakarta.”

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Perumusan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja

Diklat Ahli Multi Media ditetapkan oleh Menteri Negara Komunikasi dan

Informasi dengan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab

di bidang pendayagunaan aparatur negara.”

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Pembiayaan Diklat Ahli Multi Media dibebankan kepada Anggaran Belanja

Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI