Pasal 45

Musyawarah Kecamatan/Distrik

(1) Musyawarah Kecamatan/Distrik dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :

• Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
• Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan;
• Utusan Pengurus Desa/Kelurahan bersangkutan.

(2) Dalam ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Kecamatan/Distrik dapat dipercepat atas

permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

(3) Musyawarah Kecamatan/Distrik berwenang untuk :

• Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan;
• Menetapkan Program Kerja sebagai penjabaran dari Program Umum organisasi:
• Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan;
• Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan.

(4) Musyawarah Kecamatan/Distrik Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :

• Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi;
• Ketua Pengurus Kecamatan/Distrik berhenti/diberhentikan berdasarkan aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga.

(5) Kewenangan Musyawarah Kecamatan/Distrik Luar Biasa sama dengan Musyawarah

Kecamatan/Musyawarah Distrik.