Pasal 44

Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya

(1) Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan

dihadiri oleh :

• Utusan Dewan Pengurus Provinsi;
• Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
• Utusan Pengurus Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
• Utusan Dewan Pengurus Kecamatan/Distrik yang bersangkutan.

(2) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya dapat

dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Kecamatan/ Distrik dan 2/3 dari jumlah Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan.

(3) Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya berwenang untuk :

• Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/ Kotamadya yang bersangkutan;
• Menetapkan Program Kerja sebagai penjabaran dari Program Umum organisasi yang bersangkutan;
• Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan;
• Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan.

(4) Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :

• Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi;
• Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya berhenti/ diberhentikan berdasarkan aturan di dalam ART.

(5) Kewenangan Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya Luar Biasa sama dengan

Musyawarah Kabupaten/Kota/Kotamadya.