Pasal 43

Musyawarah Provinsi

(1) Musyawarah Provinsi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :

• Utusan Dewan Pengurus Nasional;
• Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan;
• Utusan Pengurus Unit Provinsi yang bersangkutan;
• Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya yang bersangkutan.

(2) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Provinsi dapat dipercepat atas permintaan

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya dan 2/3 dari jumlah Unit Provinsi yang bersangkutan.

(3) Musyawarah Provinsi berwenang untuk :

• Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan;
• Menetapkan Program Kerja sebagai penjabaran dari Program Umum organisasi yang bersangkutan;
• Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Provinsi yang bersangkutan;
• Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan.

(4) Musyawarah Provinsi Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :

• Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi;
• Ketua Dewan Pengurus Provinsi berhenti/diberhentikan berdasarkan aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga.

(5) Kewenangan Musyawarah Provinsi Luar Biasa sama dengan Musyawarah Provinsi.

Pasal 44 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA