Pasal 39

(1) Musyawarah terdiri dari :

• Musyawarah Nasional disingkat MUNAS;
• Musyawarah Pimpinan disingkat MUSPIM;
• Musyawarah Provinsi disingkat MUSPROV;
• Musyawarah Kabupaten disingkat MUSKAB, Musyawarah Kota disingkat MUSKOT; Musyawarah Kotamadya disingkat MUSKODYA;
• Musyawarah Kecamatan/Distrik disingkat MUSCAM, Musyawarah Distrik disingkat MUSDIS;
• Musyawarah Unit disingkat MUSNIT.

(2) Rapat Kerja terdiri dari :

• Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS;
• Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERPROV;
• Rapat Kerja Kabupaten disingkat RAKERKAB; Rapat Kerja Kota disingkat RAKERKOT; Rapat Kerja Kotamadya disingkat RAKERKODYA;
• Rapat Kerja Kecamatan/Distrik disingkat RAKERCAM, Rapat Kerja Distrik disingkat RAKERDIS;
• Rapat Kerja Unit Nasional disingkat RAKERNITNas;
• Rapat Kerja Unit Provinsi disingkat RAKERNITProv;
• Rapat Kerja Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya disingkat RAKERNITKab/ Kot/Kodya.

(3) Selain musyawarah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dimungkinkan adanya

Musyawarah Luar Biasa sesuai dengan tingkatannya.

(4) Ketentuan mengenai musyawarah dan rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA