Pasal 40

Musyawarah Nasional

(1) Musyawarah Nasional atau MUNAS merupakan pemegang kedaulatan dan pelaksana

kekuasaan tertinggi organisasi.

(2) MUNAS diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :

• Dewan Pengurus Nasional;
• Utusan Pengurus Unit Nasional;
• Utusan Dewan Pengurus Provinsi;
• Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota/Kotamadya.

(3) MUNAS berwenang :

• Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI;
• Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional;
• Menetapkan Program Umum Organisasi;
• Memilih Pengurus Nasional;
• Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan;
• Menetapkan Doktrin, Kode Etik, Panji, Lambang, Lagu dan Atribut KORPRI.

(4) Dalam keadaan luar biasa MUNAS dapat dipercepat atas permintaan sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah Unit Nasional dan 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Provinsi.

(5) MUNAS Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila :

• Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi;
• Adanya suatu keadaan yang dihadapi oleh organisasi yang mengharuskan perlunya perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

(6) Kewenangan MUNAS Luar Biasa sama dengan MUNAS.

(7) Penundaan MUNAS :

• MUNAS dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan Musyawarah Pimpinan;
• Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) tahun ternyata tidak dapat dilaksanakan MUNAS maka atas kesepakatan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh Dewan Pengurus Nasional dibentuk caretaker dengan tugas melaksanakan MUNAS.

Pasal 41 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA