Pasal 3

(1) Tim Koordinasi Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai

tugas:

• melakukan penataan kelembagaan, kewenangan, kepegawaian, kekayaan negara/peralatan, Keuangan, dan dokumen/arsip Pemerintah.
• melakukan Penataan Sistem Pencataan, Penilaian dan Pengangkatan dalam Jabatan, khususnya untuk jabatan Eselon 1 dan Eselon II.
• melakukan penataan kembali fungsi pengawasan internal Pemerintah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim

Koordinasi Penataan mendengar dan mempertimbangkan pendapat Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan.