PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000

TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG,

PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN,

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI,

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN,

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG,

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba, terdapat kekeliruan perumusan dalam penetapan daerah hukum Pengadilan Agama Tarutung;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);

5. Keputusan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN

PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA

PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI,

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA

SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK,

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA

BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN

PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, Pengadilan Agama Lewoleba diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Agama Tarutung meliputi daerah

Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara"

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Tarutung maka Kabupaten

Tapanuli Utara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Balige"

Pasal II…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI