Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998

TENTANG TUNJANGAN DOSEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan dosen perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu menyesuaikan tunjangan dosen perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Peangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  7. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998 TENTANG

TUNJANGAN DOSEN.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Mengubah ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen sehingga Lampiran I dan Lampiran II menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran IIA, dan Lampiran IIB Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 102 TAHUN 2000

TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN DOSEN

TERHITUNG MULAI APRIL 2000

NO. JABATAN BESAR TUNJANGAN

  1. GURU BESAR Rp 900.000,00

  2. GURU BESAR MADYA Rp 772.500,00

  3. LEKTOR KEPALA Rp 645.000,00

  4. LEKTOR KEPALA MADYA Rp 600.000,00

  5. LEKTOR Rp 562.500,00

  6. LEKTOR MADYA Rp 502.500,00

  7. LEKTOR MUDA Rp 487.500,00

  8. ASISTEN AHLI Rp 270.000,00

9. ASISTEN AHLI MADYA

Rp 187.500,00

10. ASISTEN

Rp 150.000,00

11. ASISTEN MADYA

Rp 120.000,00

12. ASISTEN MUDA

Rp 90.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 102 TAHUN 2000

TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI

REKTOR, PEMBANTU REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN,

KETUA SEKOLAH TINGGI, DIREKTUR POLITEKNIK,

DAN DIREKTUR AKADEMI

TERHITUNG MULAI APRIL SAMPAI DENGAN MEI 2000

NO. JABATAN BESAR

TUNJANGAN

  1. REKTOR GURU BESAR Rp 9.000.000,00 GURU BESAR MADYA Rp 8.550.000,00 LEKTOR KEPALA Rp 8.100.000,00

  2. PEMBANTU GURU BESAR Rp 7.000.000,00 REKTOR/DEKAN GURU BESAR MADYA Rp 6.600.000,00 LEKTOR KEPALA Rp 6.200.000,00 LEKTOR KEPALA MADYA Rp 5.800.000,00

  3. PEMBANTU GURU BESAR Rp 5.000.000,00 DEKAN/KETUA GURU BESAR MADYA Rp.4.650.000,00 SEKOLAH LEKTOR KEPALA Rp.4.300.000,00 TINGGI LEKTOR KEPALA MADYA Rp 4.000.000,00 LEKTOR Rp.3.600.000,00

  4. DIREKTUR GURU BESAR Rp. 3.000.000,00 POLITEKNIK/ GURU BESAR MADYA Rp. 2.800.000,00 AKADEMI LEKTOR KEPALA Rp. 2.600.000,00 LEKTOR KEPALA MADYA Rp. 2.300.000,00 LEKTOR Rp. 2.200.000,oo LEKTOR MADYA Rp. 1.850.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IIB

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 102 TAHUN 2000

TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI

REKTOR, PEMBANTU REKTOR, DEKAN, PEMBANTU DEKAN,

KETUA SEKOLAH TINGGI, DIREKTUR POLITEKNIK,

DAN DIREKTUR AKADEMI

TERHITUNG MULAI JUNI 2000

NO. JABATAN BESAR TUNJANGAN

  1. REKTOR GURU BESAR Rp. 4.500.000,00 GURU BESAR MADYA Rp. 4.275.000,00 LEKTOR KEPALA Rp. 4.050.000,00

  2. PEMBANTU GURU BESAR Rp. 3.500.000,00 REKTOR/DEKAN GURU BESAR MADYA Rp. 3.300.000,00 LEKTOR KEPALA Rp. 3.100.000,00 LEKTOR KEPALA MADYA Rp. 2.900.000,00

  3. PEMBANTU GURU BESAR Rp. 2.500.000,00 DEKAN/KETUA GURU BESAR MADYA Rp. 2.325.000,00 SEKOLAH LEKTOR KEPALA Rp. 2.150.000,00 TINGGI LEKTOR KEPALA MADYA Rp. 2.000.000,00 LEKTOR Rp. 1.800.000,00

  4. DIREKTUR GURU BESAR Rp. 1.500.000,00 POLITEKNIK/ GURU BESAR MADYA Rp. 1.400.000,00 AKADEMIK LEKTOR KEPALA Rp. 1.300.000,00 LEKTOR KEPALA MADYA Rp. 1.150.000,00 LEKTOR Rp. 1.100.000,00 LEKTOR MADYA Rp. 925.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa tunjangan dosen perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu menyesuaikan tunjangan dosen perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Peangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  8. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PP 6/1997 — Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang...
Referensi Silang (8)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU 2/1989 — SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PP 19/1991 — Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 6/1997 — Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997...
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
KEPPRES 199/1998 — Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998...