Pasal 21

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Meneg Budpar mempunyai

kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara

di bidangnya;

• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;

• penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan,

penggandaan, sistem pengamanan, dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan

penelitian arkeologi;

• penetapan pedoman peredaran film dan rekaman video komersial;

• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

PRESIDEN

• penetapan pedoman standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;

• penetapan pedoman persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;

• penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan.

Bagian …

Bagian Kedelapan

Meneg Percepatan Pembangunan

Kawasan Timur Indonesia