Pasal 18

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Meneg LH mempunyai

kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

• penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh

Kabupaten/Kota di bidangnya;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian

pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

• penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dalam rangka pelestarian

lingkungan;

• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara

di bidangnya;

• penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;

• penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan di

bidangnya;

• pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 (dua belas)

mil;

• penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran lingkungan

hidup;

• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

pemberian rekomendasi perubahan fungsi kawasan yang berkaitan dengan pengelolaan

lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh

Meneg Kebudayaan dan Pariwisata

PRESIDEN