Pasal 44

(1) Menteri, menteri/kepaia lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian SDG Tanaman Perkebunan. (21 Pelestarian SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

• penetapan lokasi yang menjadi sutnber keragaman genetik Tanaman Perkebunan asli Indonesia sebagai bank SDG Tanaman Perkebunan yang bersifat in siht;
• pengumpulan hasil pencarian SDG Tanaman Perkebunan di kebun koleksi khusus yang bersifat ex siht;
• pemeliharaan terhadap aksesi yang terdapat dalam bank SDG Tanaman Perkebunan;
• perlindungan terhadap perubahan peruntukan areal bank SDG Tanaman Perkebunan; dan
• inventarisasi SDG Tanaman ,Perkebunan hasil pencarian dan pengrtmpttlan.

(3) Pelestarian SDG Tanaman Perkebrrnan sebagaimana

dirnaksud pada ayat (21 huruf b dapat melibatkan masyarakat.