Pasal 34

(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenai sanksi administratif. {21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:

• peringatantertulis;
• pengenaan denda;
• penghentian sementara kegiatan; dan/atau
• penca6utan izin Usaha Perkebunan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan oleh:

• Menteri;
• gubernur; atau
• bupati/wali kota, . sesuai dengan kewenangannya.

(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a disampaikan maksimal 3 (tiga) kali kepada Perusahaan Perkehunan dengan jangka waktu peringatan masing-masing 4 (empat) bulan berturut-turut.