Pasal 121

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berperan

mendorong:

• usaha besar untuk merrrbangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; atau
• usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil. (21 Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
• penyediaan data dan inlbrmasi pelaku Usaha Hortikultura mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
• pengembangan proyek percontohan kemitraan;
• fasilitasi dukungan kebijakan; dan
• koordinasi. .

SK No 094853 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-O?r..r"rrr..,

• koordinasi kebijakan dan program pelaksanaan, pemantartan, evaluasi serta perrgendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.