PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM RANGKA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM RANGKA

PENINGKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang

Kedua yang bertujuan mewujudkan bangsa Indonesia yang maju,

mandiri, dan sejahtera lahir batin sebagai landasan menuju masyarakat

adil dan makmur, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan

bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara

bertahap dan berkelanjutan;

• bahwa seiring dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang telah

dimulai melalui program Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993

tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, diperlukan

upaya-upaya lain untuk melengkapinya dengan melaksanakan program

pembangunan keluarga sejahtera sebagai bagian dari seluruh kegiatan

penanggulangan kemiskinan tersebut;

• bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu

mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pembangunan Keluarga

Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

sebagai bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan

penanggulangan kemiskinan pada umumnya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

1. Undang-…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3475);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan

Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);

1. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1993 tentang Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

1. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak

Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan

Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I;

1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dana

Bantuan Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

3. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

Untuk :…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama Menteri Negara

Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

dan Menteri Dalam Negeri merencanakan program Pembangunan

Keluarga Sejahtera, menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis

pelaksanaan yang menyeluruh dan terpadu guna kelancaran dan

keterpaduan pelaksanaan program Pembangunan Keluarga Sejahtera

sebagai upaya nasional untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan

pada umumnya.

KEDUA : Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional:

• Melaksanakan program Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam

rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan pada umumnya;

• Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program

Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan

penanggulangan kemiskinan pada umumnya;

• Mengadakan evaluasi tahunan yang menyeluruh dan terpadu terhadap

pelaksanaan program Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka

peningkatan penanggulangan kemiskinan pada umumnya

• Melaporkan hasil pelaksanaan program Pembangunan Keluarga

Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan

secara berkala kepada Presiden.

KETIGA :…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Menteri Dalam Negeri, memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan

dan pengendalian program Pembangunan Keluarga Sejahtera

sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, serta memberikan

petunjuk kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam pelaksanaan

program tersebut di daerah masing-masing.

KEEMPAT : Menteri Keuangan, membantu pengaturan dana yang diperlukan sebagai

dukungan kegiatan pelaksanaan program Pembangunan Keluarga

Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan pada

umumnya.

KELIMA : Para Menteri lainnya dan Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Departemen, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program

Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan

penanggulangan kemiskinan pada umumnya.

KEENAM : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melakukan pembinaan umum

bagi kelancaran pelaksanaan program Pembangunan Keluarga

Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan di

daerah masing-masing.

1. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, melakukan

pembinaan program sektoral dan regional, khususnya dalam rangka

mendukung pelaksanaan program Pembangunan Keluarga Sejahtera

dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan di daerah

masing-masing.

KETUJUH : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan

kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang

diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Instruksi…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO