PENGHAPUSAN KETENTUAN KEWAJIBAN MEMILIKI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 1998

TENTANG

PENGHAPUSAN KETENTUAN KEWAJIBAN MEMILIKI

SURAT PERSETUJUAN PRINSIP DALAM PELAKSANAAN

REALISASI PENANAMAN MODAL DI DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi di bidang penanaman

modal, pelaksanaan realisasi penanaman modal di daerah perlu

didorong dan lebih ditingkatkan;

• bahwa untuk maksud tersebut, perlu diberikan kemudahan bagi para

penanam modal dalam melaksanakan kegiatan investasi di daerah;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi

Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal

Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun

1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal

Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun

1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

1. Undang- …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;

1. Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II;

Untuk :

PERTAMA : Meniadakan kewajiban atau keharusan memiliki Surat Persetujuan

Prinsip dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan atau

Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II, bagi para penanam

modal yang akan melaksanakan realisasi penanaman modal di daerah.

KEDUA : Melaksanakan pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal di

daerah, sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara

Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 115 Tahun 1998.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE