GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1998

TENTANG

GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang

Kedua yang bertujuan mewujudkan bangsa Indonesia yang maju,

mandiri, sejahtera lahir dan batin dan sebagai landasan menuju

masyarakat adil dan makmur, upaya pengentasan kemiskinan

merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional yang

dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan;

• bahwa seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan yang telah

dimulai melului program Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 1993

tentang Peningkatan Penganggulangan Kemisikinan, Instruksi

Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga

Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berupaya untuk

menanggulangi kemiskinan, diperlukan upaya-upaya lain untuk

pengentasan kemiskinan tersebut;

• bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dan dalam rangka

mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya

pengentasan secara terpadu dan terkoordinasi antar lintas

sektor/instansi terkait, dipandang perlu megeluarkan Instruksi

Presiden tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemisikinan sebagai

bagian dari upaya nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang- …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3475);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan

Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun

1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor

10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3553);

1. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kewirausahaan;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Pengentasan Kemiskinan;

1. Menteri …

2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Para Menteri lainnya dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah

Non-Departemen;

1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

2. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Pengentasan Kemiskinan:

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

mengkoordinasikan dan memantapkan pelaksanaan Gerakan Terpadu

Pengentasan Kemiskinan antar lintas sektor/instansi terkait,

khususnya:

• Departemen/Instansi yang mempunyai program langsung

terhadap penanggulangan kemiskinan;

• Departemen/Instansi yang mempunyai program yang

berhubungan dengan pengentasan kemiskinan;

• Kelompok Masyarakat yang bergerak di bidang pengentasan

kemiskinan.

1. Menyusun panduan umum pelaksanaan Gerakan Terpadu

Pengentasan Kemisikinan;

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program, pengendalian dan

penilaiannya secara terpadu dalam rangka Gerakan Terpadu

Pengentasan Kemiskinan pada umumnya; dan

1. Melaporkan …

2. Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Terpadu Pengentasan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kemiskinan secara berkala kepada Presiden.

KEDUA : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Ketua Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan dukungan bagi

perencanaan program dan penyediaan dana pembiayaan untuk

keberhasilan pelaksanaan program Gerakan Terpadu Pengentasan

Kemiskinan.

KETIGA : Menteri Keuangan, membantu pengaturan dana yang diperlukan sebagai

dukungan kegiatan pelaksanaan programan Gerakan Terpadu

Pengentasan kemiskinan.

KEEMPAT : Menteri Dalam Negeri, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Gerakan

Terpadu Pengentasan Kemiskinan untuk Pemerintah Daerah Tingkat I

dan Pemerintah Daerah Tingkat II setelah berkoordinasi dengan Menteri

Neegara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan

Kemiskinan.

KELIMA : Para Menteri lainnya dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah

Non-Departemen memberikan prioritas dan/atau dukungan terhadap

pelaksanaan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan sesuai

dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing.

KEENAM : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melakukan koordinasi dan

pembinaan umum bagi kelancaran pelaksanaan program Gerakan

Terpadu Pengentasan Kemiskinan di daerah masing-masing.

1. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, melakukan

pembinaan program sektoral dan regional, khususnya dalam rangka

prioritas dan mendukung pelaksanaan program Gerakan Terpadu

Pengentasan Kemiskinan di daerah masing-masing.

KETUJUH : Secara bersama-sama atau sendiri sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang

diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE