Pencarian

HAK DIPILIH DAN PENCALONAN

**(1) Dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang:** - mempersoalkan ideologi negara Pancasila dan UUD 1945; - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, serta Partai politik yang lain; - menghasut dan mengadu domba kelompok-kelompok masyarakat; - mengganggu ketertiban umum; - mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dan/atau Partai Politik yang lain; - mengancam atau menganjur...

IDENTITAS

UNHALU berasaskan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 4 (1) UNHALU memiliki lambang berbentuk melati segi lima dengan tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat buku yang terbuka dengan tulisan angka 1981, obor yang menyala berwarna merah, delapan pancaran berwarna kuning emas, dan lingkaran rotan yang berbentuk rantai berwarna kuning, tulisan Universitas terletak pada bagian atas dan Haluoleo terletak pada bagian bawah. (2) Ukuran lambang ...

MATERI DAN METODE KAMPANYE

Penyusunan dan penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945; b. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum; c. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; d. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih; e. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau peserta Pemilu lain; f. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-ni...

PENERBITAN PRANGKO

Tema, seri dan desain prangko harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Perhimpunan Pos Sedunia/Universal Postal Union (UPU)....

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 34 **(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.** 4 Anotasi Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015: ### Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. 28 / 73 ### DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023 --- --- Page 29 --- www.hukumonline.com **(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.** **(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencal...

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya UUD 1945 berbunyi:  Pasal 23 ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak ata...

VISI DAN MISI

Visi Organisasi LVRI yang kukuh, bersatu dan sejahtera, berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945 dan Kode Etik Kehormatan Panca Marga, berperan aktif dalam pembangunan nasional, terlaksananya pewarisan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 kepada generasi penerus bangsa serta terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta persahabatan antar bangsa demi terwujudnya ketertiban dunia....

MATERI KAMPANYE

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kesadaran hukum; d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik INDONESIA yang demo...

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud Pasall 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ; c. Warga Negara INDONESIA yang menjadi penduduk setempat ; d. Berkelakuan baik, jujur dan adil ; e. Sehat jasmani dan rohani ; f. Tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang menyangkut masalah pelanggaran hukum ; g. Dapat membaca dan menulis ; h. Telah bertempat tin...

KETENTUAN UMUM

Maksud penyertaan modal Daerah kepada KP Bina Sejahtera meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan kepentingan ekonominya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan anggota pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945....