Semua Peraturan (45,692)
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1955 tentang PERATURAN PEMBEBASAN DARI BEA-MASUK DAN BEA-KELUAR UMUM UNTUK KEPERLUAN GOLONGAN-GOLONGAN PEJABAT DAN AHLI BANGSA ASING YANG TERTENTU
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955 tentang BANK NEGARA INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1955 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO.44 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 72 TAHUN 1952), MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-STATISTIK
Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1955 tentang PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN EKONOMI DAN KEUANGAN
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1955 tentang PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPADA PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENANGGUNGAN PAJAK PERALIHAN DAN PAJAK UPAH BAGI PEGAWAI NEGERI OLEH NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang PERATURAN PEMBEBASAN DARI BEA-MASUK DAN BEA-KELUAR UMUM UNTUK KEPERLUAN GOLONGAN-GOLONGAN PEJABAT DAN AHLI BANGSA ASING YANG TERTENTU
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang PEEUBAHAN JUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang PERATURAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI JAWA
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1955 tentang CARA PENGGUNAAN UANG OPSENTEN ATAS BEA-KELUAR ATAS KARET RAKYAT
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI SUMATERA
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1955 tentang PEMINDAHAN KEKUASAAN "HOOFD VAN GEWESTELIJK BESTUUR" DALAM PERADILAN ASLI
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955 tentang MENGHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 24)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang PEMBENTUKAN KOTA AMBON SEBAGAI DAERAH YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955 tentang PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARI PADA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1955 tentang DEWAN KEAMANAN
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955 tentang PENCABUTAN DAN PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA 1953 NO.44)
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN/PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH N0.50 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO. 70 TAHUN 1951) TENTANG PENETAPAN GAJI TENTARA ANGKATAN DARAT
Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang PEMBERIAN PENGURANGAN HUKUMAN ISTIMEWA PADA HARI ULANG TAHUN KE 10 PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang PEROBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO.42 TAHUN 1953)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1955 tentang CARA CENTRAAL RUBBER FONDS TERMAKSUD DALAM "CENTRAAL RUBBER FONDS ORDONNANTIE 1948" MELAKSANAKAN TUGASNYA TERMAKSUD DALAM PASAL 2 ORDONANSI TERSEBUT
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1954 (TENTANG
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO.9 TAHUN 1951) TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1955 tentang GABUNGAN KEPALA-KEPALA STAF
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955 tentang PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU"
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1955 tentang PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 30 TAHUN 1954) TENTANG DEWAN KEAMANAN NASIONAL
PENGUBAHAN NAMA UNIVERSITEIT, UNIVERSITET, UNIVERSITIT,
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955 tentang PENYALURAN KREDIT GUNA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DALAM SEKTOR PARTIKELIR
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 tentang PENGAWASAN TERHADAP URUSAN KREDIT
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1954 (LEMBARAN-
Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1954 tentang DELEGASI INDONESI DALAM KONPERENSI KARET INTERNASIONAL DI COLOMBO
Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1954 tentang DELEGASI INDONESIA DALAM RAPAT PERKUMPULAN POS SEDUNIA DI SWISS
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang PENYELENGGARAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 24 TAHUN 1951 TENTANG
Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1954 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1954 tentang PENGUBAHAN PERATURAN TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 23 TAHUN 1950 (LEMBARAN-
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1954 tentang PENGANGKATAN PANITIAN UNTUK MEMPELAJARI RENCANA UNDANG-UNDANG TENTANG KEADAAN BAHAYA USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA"(LEMBARAN-NEGARA NO. 22
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1954 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA
ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVIII (PENATARAN ANGKATAN LAUT) DARI
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVII (PERUSAHAAN REPRODUKSI JAWATAN
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVI (JAWATAN KERETA API) DARI
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XV (PERUSAHAAN BATU BARA BUKIT ASAM) DARI